KEMENTERIAN Perhubungan menggelontorkan wacana tarif KRL untuk si kaya dan si miskin. Tarif KRL yang selama ini Rp3.000 sampai Rp5.000 pun akan disesusaikan.

Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal, penumpang dengan kategori 'kaya' akan membayar sesuai dengan harga asli KRL yakni mencapai Rp10-15 ribu.

Rencana itu pun menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan. Berikut 5 fakta terkait tarif KRL 'si kaya dan si miskin':

1. Dikritik Tidak Tepat!

Ketua Bidang Industri-Infrastruktur DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Nusyirwan Soejono mengkritisi rencana Kementerian Perhubungan (Kemhub) membedakan tarif orang kaya dan orang miskin untuk menggunakan transportasi publik KRL (Kereta Rel Listrik).

"Tidak tepat tarif transportasi publik diberlakukan perbedaan antara yang mampu dan tidak mampu, meskipun dengan tarif subsidi sesuai sasaran," ujar Nusyirwan Soejono.

"Jakarta yang sudah mulai banyak transportasi antarmoda akan menjadi referensi bagi daerah lain dalam mengelola transportasi publik, khususnya daerah-daerah dengan pertumbuhan pesat seperti Surabaya, Medan, dan kota-kota lain," kata Nusyirwan.

2. Perlu Diuji

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan tarif KRL untuk si kaya dan si miskin dari Menteri Perhubungan Budi Karya ini baik untuk cross subsidy atau subsidi silang, perlu diuji.

“Kalau idenya itu menolong yang lemah dan memang pembebanan itu supaya juga disesuaikan dengan daya pikulnya, istilahnya cross subsidy, yang kuat membantu yang lemah, itu idenya sudah betul,” kata Wapres.

Wapres menegaskan bahwa kebijakan ini harus dikaji secara matang. “Apakah nanti implementasinya seperti apa, mungkin perlu diuji coba dulu, diuji coba dulu seperti apa hasilnya, bagaimana kekurangan-kekurangannya,” kata Wapres.

3. Data Kaya Miskin Bakal Diambil dari Kemendagri

Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal mengatakan, warga yang dianggap mampu secara finansial akan tetap membayar sesuai dengan tarif yang seharusnya dibayarkan. Datanya, akan diambil dari Kemendagri.

"Itu subsidi tepat guna. Tarif tidak jadi naik, tapi kita makai data yang ada di Kemendagri. Jadi yang kaya ya bayar sesuai dengan harga aslinya. Dan yang kurang mampu itu yang dapat subsidi," ujarnya.

Risal mengatakan bahwa rencana tersebut akan berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan dan tidak akan ada gangguan ataupun kesusahan untuk pengguna.

Follow Berita Okezone di Google News

4. Penjelasan Menhub Budi Karya

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjamin tarif KRL tidak akan naik hingga 2023, namun akan ada kebijakan pemberian subsidi tarif KRL tepat sasaran.

"Insya Allah sampai tahun 2023 tarif KRL tidak naik." kata Budi dalam Jumpa Pers Akhir Tahun Kemenhub, Capaian Kinerja 2022 dan Rencana Kerja Kemenhub 2023 di Jakarta.

Sementara tarif KRL untuk orang kaya tidak akan ada subsidi, sehingga tarif yang dikenakan akan lebih mahal. Nantinya akan ada kartu khusus yang membedakan.

"Tapi nanti pakai kartu. Jadi yang sudah berdasi bukan apa-apa ya, (Berdasi kemampuan finansialnya tinggi) mesti bayar lain (tidak ada subsidi). Jadi sampai 2023 kita rencanakan tidak naik," kata Menhub.

5. Sekarang Belum Naik

KAI Commuter menyatakan bahwa tarif KRL tidak mengalami perubahan. Hal ini sesuai yang dengan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor 354 Tahun 2020 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/ PSO).

"Pada Keputusan Menteri tersebut besaran tarif perjalanan commuterline Jabodetabek sebesar Rp3.000, untuk 25 km pertama, dan ditambahkan Rp1.000 untuk perjalanan setiap 10 kilometer berikutnya," ujar Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba.