MerahPutih.com - Isu penyesuaian tarif Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek sempat mengemuka ke publik.

Hal ini setelah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang menyebutkan akan ada penyesuaian pada tarif KRL Commuter Line untuk orang-orang kaya.

Pihak KAI Commuter menegaskan, tarif KRL tidak mengalami perubahan. Hal tersebut berdasarkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan (Menhub) RI Nomor 354 Tahun 2020 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/ PSO).

Baca Juga:

Keputusan Menteri tersebut menyebut, besaran tarif perjalanan commuterline Jabodetabek sebesar Rp 3 ribu untuk 25 km pertama.

"Dan ditambahkan seribu rupiah untuk perjalanan setiap 10 kilometer berikutnya," tutur Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba, di Jakarta, Kamis (29/12).

Adapun besaran tarif itu sudah berjalan lebih dari lima tahun terakhir sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 tahun 2016.

Sedangkan, untuk rencana penyesuaian tarif commuterline, KAI Commuter terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan regulator.

Khususnya Dirjen Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub terkait rencana penyesuaian tarif ini, baik waktu dan besaran serta skema penyesuaian tarifnya.

"Saat ini, KAI Commuter masih terus fokus dalam pelayanan meningkatkan pelayanan bagi penggunanya," jelas Anne.

Baca Juga:

Sekadar informasi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga menyatakan bahwa belum ada kepastian mengenai penyesuaian tarif KRL dalam waktu dekat.

Kendati demikian, Kemenhub menilai perlunya penyesuaian besaran subsidi Public Server Obligation (PSO) untuk memastikan tarif KRL tetap terjangkau oleh masyarakat dan memastikan layanan tetap berjalan dengan baik.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan bahwa tarif KRL saat ini masih disubsidi oleh negara lewat PSO.

Namun, dengan adanya kenaikan biaya operasional dan belum disertai oleh kenaikan tarif, dia menilai perlu dilakukan upaya agar besaran PSO tetap. Hal ini supaya dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan.

Rencananya, pemerintah akan memisahkan subsidi bagi kelompok masyarakat mampu dan tidak mampu secara ekonomi. Yakni dengan menyediakan pilihan-pilihan kartu pembayaran perjalanan KRL berdasarkan kemampuan ekonomi mereka.

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian sedang melakukan kajian mengenai skema subsidi PSO yang lebih tepat sasaran.

"Saat ini kami tengah mengkaji pilihan-pilihan kartu perjalanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan membayar," terang Adita. (Knu)

Baca Juga: