Suara.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi permintaan maaf yang dilontarkan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte terkait keterlibatan Belanda dalam perbudakan yang dilakukan ratusan tahun di Indonesia.

Wapres meminta pemerintah Belanda untuk mengajukan permintaan maaf secara resmi.

"Kalau dia memang itu ajukan aja resmi kepada pemerintah," kata Wapres saat memberikan keterangan pers usai berolahraga pagi di kawasan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Nusa Dua, Bali dikutip dari Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Jumat (23/12/2022).

Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan dan merespons hal tersebut jika permintaan maaf diajukan secara resmi.

Baca Juga: Libur Nataru, Wapres Ma'ruf Amin Beri Arahan ke Pengusaha Tempat Liburan

"Pemerintah akan merespons, seperti apa responsnya kan, pemerintah akan perbincangkan itu," lanjutnya.

Wapres menegaskan bahwa permohonan maaf itu tidak resmi diajukan karena hanya terlontar dari pernyataan PM Belanda.

"Kan begitu jadi tidak jelas (belum resmi) sampaikan saja pada pemerintah, jadi pemerintah akan merespons seperti apa," tegasnya.

Sebelumnya, PM Belanda Mark Rutte meminta maaf atas keterlibatan negaranya dalam perbudakan selama 250 tahun pada masa kolonial. Permintaan maaf itu diucapkan pada Senin (19/12/2022) lalu.

Pemerintah Belanda, melalui PM Rutte mengungkapkan penyesalannya atas perbudakan dan perbuatan tidak manusiawi yang berdampak negatif.

Baca Juga: Usai Jokowi Ngomel, Giliran Ma'ruf Amin Sentil Partai Tak Lolos Pemilu: Sudah Garis Tangan

Dia menyebutnya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Permintaan maaf ini datang hampir 150 tahun setelah berakhirnya perbudakan di koloni-koloni luar negeri Belanda, termasuk Suriname di Amerika Selatan, Indonesia di timur, serta pulau-pulau Karibia seperti Curacao dan Aruba.