AKURAT.CO Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menanggapi pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari soal kemungkinan Pemilu 2024 akan digelar secara proporsional tertutup. 

Menurut Doli, Hasyim tidak berhak mengeluarkan pernyataan seperti itu. Sebab, apabila terjadi perubahan dalam sistem pemilu maka hal itu dapat diartikan sebagai perubahan undang-undang. 

"Perubahan UU hanya terjadi bila ada revisi UU, terbitnya Perppu, yang melibatkan pemerintah dan DPR atau berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Hanya tiga konstitusi itu yang berwenang," kata Doli kepada wartawan, Kamis (29/12/2022). 

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menerima informasi bahwa ada pihak yang sedang mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi. 

Adapun poin dalam sistem Pemilu yang disidangkan ialah Pasal 168 ayat (2) disebutkan bahwa pelaksanaan Pemilu legislatif menggunakan sistem proporsional daftar terbuka. 

"Pertanyaan selanjutnya, apakah Hasyim menjadi bagian yang mendorong pihak yang mengajukan JR tersebut, atau apakah MK sudah mengambil keputusan yang cuma Hasyim yang tahu?" ujar Doli. []