Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi APINDO, Ajib Hamdani, menilai kebijakan tersebut tepat untuk dilakukan evaluasi atau dihapus. Hal itu didasari pemerintah yang memiliki ruang fiskal yang relatif terbatas untuk mengalokasikan APBN menjadi BLT.

Dia mengatakan, pemerintah hanya boleh mempunyai struktur utang kembali maksimal 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Berbeda pada 2020 - 2022 yang diperbolehkan utang lebih dari 3 persen PDB, akibat instrumen Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 karena kondisi pandemi.

Ajib menuturkan untuk membantu UMKM, pemerintah disarankan agar mendorong pemberian kredit yang mudah dan murah, sehingga UKM bisa mengakses kredit lebih mudah ke sektor perbankan. Misalnya penerapan sistem Kredit Usaha Rakyat (KUR) klaster.

Kredit perbankan, kata Ajib juga harus pro UMKM dengan meningkatkan rasio kreditnya. Terlebih rasio kredit UMKM masih di angka 20 persen dan perlu didorong agar mencapai 30 persen

"Pemerintah juga harus meningkatkan literasi dan edukasi keuangan ke pelaku UMKM sehingga bisa meningkat skala usahanya," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan, pada 2023 pemerintah tidak akan lagi menggulirkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk UMKM.

“Per hari ini pemerintah merasa UMKM sudah cukup pulih, survive (bertahan), sehingga program hibah BPUM tidak diperlukan lagi,” katanya dikutip Antara, Jakarta, Senin (26/12/2022).

Namun, Teten menuturkan, pemerintah akan tetap bersiaga sambil melihat perkembangan yang ada ke depan. Ia tidak memungkiri jika kondisi ekonomi tidak terlalu baik maka pemerintah bisa saja melakukan penyesuaian.

“Nanti kita coba evaluasi kalau perkembangannya tidak terlalu bagus ya seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah bisa melakukan adjustment (penyesuaian) terhadap program dan pembiayaan,” imbuhnya.