MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan percaya diri menerima perubahan status dari pandemi Covid-19 ke endemi. Mengingat, cakupan vaksinasi yang tinggi hingga kasus baru di Kota Medan yang rendah. Atas dasar itu, Pemko Medan melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) mengaku siap menindaklanjuti apapun yang menjadi keputusan pemerintah.

Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Medan, dr Pocut Fatimah Fitri mengatakan selama ini Pemko Medan terus bekerja keras dalam meningkatkan angka vaksinasi Covid-19.

Terbukti hingga saat ini, sebanyak 89,48 persen warga Kota Medan yang masuk dalam ketegori penerima vaksinasi atau berjumlah 1.945.186 orang telah divaksinasi Covid-19. “Total warga Medan yang sudah divaksinasi tahap I sebanyak 1.945.186 orang atau 89,48 persen. Sementara untuk vaksinasi tahap kedua berjumlah 1.744.862 orang atau 80,62 persen,” ujar dr Pocut Fatimah Fitri kepada Sumut Pos, Rabu (28/12).

Untuk vaksinasi ketiga atau booster tahap I, sambung Pocut, berjumlah 632.506 orang atau 36,86 persen. Sementara untuk booster tahap II yang masih menyasar ke tenaga kesehatan berada di angka 11.901 orang atau 5,34 persen.

Dengan angka itu, secara keseluruhan angka vaksinasi tahap I dan II Kota Medan sudah sangat tinggi. Sementara untuk vaksinasi booster, angkanya terus bertumbuh dari waktu ke waktu. “Sampai saat ini dan ke depannya, Pemko Medan akan terus memfasilitasi masyarakat Kota Medan untuk bisa mendapatkan vaksinasi, termasuk vaksinasi booster,” katanya.

Ditanya Sumut Pos terkait langkah yang akan dilakukan apabila pandemi Covid-19 segera diakhiri dan diubah menjadi endemi, Dinkes Medan mengaku akan tetap mengedepankan pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). “Yang kita lakukan adalah seperti kegiatan-kegiatan sebelumnya, yaitu terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Sebab dengan menerapkan PHBS, kita dapat terhindar dari penyakit,” pungkasnya.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi II DPRD Medan, T Edriansyah Rendy SH MKn, memberikan apresiasi atas kerja keras yang telah dilakukan sehingga angka vaksinasi Covid-19 di Kota Medan terbilang tinggi. “Alhamdulillah atas kerja keras yang dilakukan, vaksinasi I mencapai 89 persen dan tahap II mencapai 80 persen. Ini sebuah capaian yang baik, wajar bila angka Covid-19 di Kota Medan sudah terkendali,” ucap Rendy kepada Sumut Pos, Rabu (28/12).

Meskipun begitu, politisi muda Partai NasDem itu tetap mendorong Dinkes Medan untuk terus meningkatkan jumlah vaksinasi booster bagi setiap warga Kota Medan yang sudah divaksinasi Covid-19 tahap I dan II. “Untuk booster masih perlu lebih diintenskan, Dinkes Medan harus lebih gencar dalam menyosialisasikannya. Sebab bila angka vaksinasi booster semakin tinggi, itu artinya kita sudah semakin siap dalam menghadapi perubahan pandemi menjadi endemi,” pungkasnya.

Sementara, Ketua Komite Penanganan Covid-19 Airlangga Hartarto memastikan, rencana untuk menghentikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) masih dibahas. Airlangga menyebut, pemerintah masih akan melalukan evaluasi dalam dua hari ke depan dan hasilnya akan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. “Hasil kajian masih minggu ketiga Bulan Januari,” kata Airlangga di Istana Negara, Jakarta, usai rapat soal PPKM bersama Jokowi, Rabu (28/12).

Airlangga tidak menjelaskan lebih lanjut soal rencana penghentian PPKM ini. Ia meminta masyarakat untuk menunggu keputusan dari pemerintah. “Tunggu harinya,” kata dia.

Sebelumnya, rencana untuk menghentikan PPKM ini disampaikan Jokowi saat acara Outlook Perekonomian Indonesia 2022 di Jakarta, Rabu, 21 Desember 2022. “Mungkin nanti akhir tahun, kita akan menyatakan berhenti PSBB, (Pembatasan Sosial Berskala Besar), PPKM kita,” kata Jokowi.

Jokowi kembali bercerita soal dirinya yang pernah menolak kebijakan lockdown. Saat varian Delta masuk ke Indonesia, kasus harian mencapai 56 ribu. “Saat itu saya ingat hampir 80 persen menteri menyarankan saya untuk lockdown, termasuk masyarakat,” kata dia.

Tapi kalau kebijakan lockdown itu diambil, Jokowi yakin kondisi Indonesia akan lebih buruk dibandingkan saat ini yang cenderung bisa bertahan. “Kalau itu kita lakukan saat itu, mungkin ceritanya akan lain saat ini,” kata dia.

Lalu muncul lagi varian Omicron, di mana kasus harian tembus 64 ribu saat puncaknya. Jokowi menyebut dirinya masih mengingat bagaimana Indonesia saat itu kekurangan Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga kesehatan, stok oksigen untuk pasien tidak ada, hingga pasien menumpuk di rumah sakit. “Untung kita saat itu masih tenang, tidak gugup, tidak gelagapan,” kata Jokowi. Sehingga, dia mengklaim situasi yang sangat sulit tersebut dapat dikelola dengan baik.

Kini, Jokowi menyebut kasus harian covid-19 sudah turun ke angka 1.200. Situasi yang kian terkendali ini yang membuat Jokowi berencana untuk mengakhiri PPKM. “Situasi seperti itu harus kita ingat betapa sangat sulitnya,” kata dia.

Setelah dikonfirmasi, Jokowi mengatakan dirinya masih menunggu seluruh kajian dan kalkulasi dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Termasuk, kajian dari Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga menjadi Ketua Komite Penanganan Covid-19.

“Saya kemarin memberikan target minggu ini harusnya kajian dan kalkulasi itu sudah sampai ke meja saya,” kata Jokowi dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 21 Desember 2022.

Sehingga, kata Jokowi, dirinya bisa menyiapkan Keputusan Presiden mengenai penghentian PPKM, hingga kebijakan lain seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). “Kita harapkan segera, sesudah saya dapatkan (kajian) dalam minggu-minggu ini,” kata dia.

Airlangga ikut hadir dalam konferensi pers ini. Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut dirinya sudah melaporkan ke presiden mengenai kesiapan Indonesia untuk menghentikan PPKM. Sudah hampir satu tahun, kata dia, kasus Covid-19 di Indonesia bergerak. “Artinya berdasarkan kriteria dari WHO (World Health Organization) di level satu,” kata dia.

Sehingga sebetulnya, kata Airlangga, Indonesia sebetulnya sudah berubah status dari pandemi menjadi endemi. Tapi untuk menyatakan PPKM dihentikan, Airlangga menyebut Kementerian Kesehatan nantinya akan lebih dulu menggelar sero survei. “Insyaallah ini bisa dilakukan,” kata dia. (map/bbs/adz)