Satu di antara lembaga penegak hukum yang amat strategis bagi rakyat dan negara adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Polri memiliki kewenangan yang sangat luas, dan bersentuhan langsung dengan pelayanan dasar rakyat, yakni keamanan, dan penegakan hukum. Karena fungsi strategis inilah baik buruknya kinerja Polri berdampak luas di tengah tengah kehidupan rakyat.

Jika rakyat mempersepsikan kinerja Polri baik, maka berdampak asosiatif terhadap membaiknya kinerja pelayanan pada bidang hukum dan keamanan, sebaliknya jika rakyat mempersepsikan kinerja Polri kurang baik, terlihat menurunnya persepsi rakyat pada pelayanan bidang hukum dan keamanan. Kenyataan ini terlihat jelas dalam survei akhir tahun yang diluncurkan oleh beberapa lembaga survei terhadap lembaga lembaga tinggi negara, termasuk Polri salah satunya.

Tergambar jelas lewat survei Charta Politica, saat kasus pembunuhan Brigadir J mencuat, dan melibatkan Sambo dan sejumlah perwira tinggi lainnya, kepercayaan publik terhadap Polri langsung anjlok. Pada Juni 2022 kepercayaan publik terhadap Polri masih 73 persen. Saat tragedi Brigadir J mencuat pada Juli 2022, disertai dengan ulasan kasusnya yang memanjang di media massa, saat dilakukan survei pada September 2022, kepercayaan publik terhadap Polri langsung anjlok ke level 56 persen. Demikian pula penilaian publik pada bidang hukum langsung menurun dari Juni 2022 sebesar 58 persen, menjadi 50 persen pada September 2022.

-

-

Potret serupa terekam dari survei yang dilakukan oleh Indikator Politik atas survei yang dilakukan pada rentang Oktober-November 2022. Sebelum kasus pembunuhan Brigadir J mengemuka, pada Juni 2022 tingkat kepercayaan terhadap Polri mencapai 77,3 persen, pada Agustus 2022 kepercayaan terhadap Polri langsung melorot diposisi 54,4 persen.

Langkah tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membongkar kasus Brigadir J, dan membuka seterang-terangnya secara pro justicia menumbuhkan harapan kepercayaan publik terhadap Polri. Perlahan-lahan kepercayaan publik terhadap Polri mulai membaik. Data Indikator Politik per November 2022 menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 60,5 persen. Sebulan berikutnya, survei Charta Politica menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri juga meningkat menjadi 62,4 persen.

Momentum ini harus dijaga oleh Polri dengan menunjukkan kinerja pelayanan terhadap rakyat melalui tugas dan fungsinya kian baik. Apalagi pada tahun 2023 Polri menjadi salah satu tulang punggung negara menghadapi tahun politik, mengawal pelaksanaan pemilu serentak awal 2024. Saya mengapresiasi langkah Kapolri melakukan konsolidasi internal yang cukup baik, penyegaran personil diberbagai tingkatan mulai level perwira menengah dan tinggi terus dilakukan.

Langkah konsolidasi personel ini menjadi modal organisasi untuk menjaga soliditas Polri. Sebab menghadapi tahun politik Polri harus satu komando di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Langkah ini sekaligus menepis adanya perang bintang di tubuh Polri yang sempat mengemuka beberapa waktu lalu. Saatnya seluruh personil dan satuan satuan di tubuh Polri disiplin dan tegak lurus terhadap janji visi presisi yang dicanangkan oleh Kapolri. Pada pihak Kapolri perlu memastikan pembinaan dan pengawasan terhadap personil, dan satuan satuan berjalan dengan baik. Memastikan prestasi dan loyalitas sebagai acuan meritrokrasi birokrasi di tubuh Polri, serta meminimalisir celah di internal Polri melakukan abuse atas kewenangan yang dimilikinya.

Perjalanan tahun 2023 kita perkirakan tidak mudah, tantangan muncul dari dalam dan luar. Dari luar kita dihadapkan situasi ekonomi global yang kurang menguntungkan, meskipun perkiraan ekonomi Indonesia oleh sejumlah lembaga seperti IMF dan Bank Dunia tidak seburuk ekonomi global, betapapun itu, efek eksternal tetap harus menjadi kewaspadaan kita, terutama memastikan pengamanan katub pangan, energi dan investasi.

Di dalam negeri kita akan menghadapi gawe politik, energi politik akan kita curahkan menghadapi tahun politik. Eskalasi kerawanan politik dan keamanan dalam negeri otomatis akan meningkat. Apalagi jika pemilihan presiden dan wakil presiden mengerucut hanya dua pasangan calon. Kompetisi politik tentu kian mengeras. Seperti pengalaman di masa lalu, media sosial, dan kampanye berpotensi menjadi arena black campaign, risikonya segregasi sosial kian menegang, lebih mengkhawatirkan bila ada bumbu suku, agama dan ras (sara).

Polri memang tidak mengurus langsung urusan ekonomi. Wewenang itu menjadi tugas utama dari menteri dan kepala lembaga yang mengurusi bidang ekonomi, seperti kementerian yang masuk klaster perekonomian, serta lembaga lembaga seperti Bank Indonesia, LPS, dan OJK. Namun peran Polri sebagai supporting system untuk ikut memastikan berbagai program strategis pemerintah berjalan baik di lapangan sangat diperlukan.

Seperti ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo, Polri dibutuhkan untuk memastikan tiada gangguan terhadap investasi, diperlukan untuk penopang penegakan hukum atas kemungkinan penyelewenangan terhadap penyaluran program strategis ke rakyat, seperti subsidi dan bantuan sosial terhadap warga korban bencana alam, penyaluran dana desa, dan lain lain. Melalui peran peran seperti ini secara tidak langsung Polri bisa menjadi kekuatan enabler, dan ikut menentukan tingkat keberhasilan program program strategis pemerintah. Sebagai pembanding, kita sangat apresiasi gerak cepat Polri dan TNI ikut membantu pemerintah menyukseskan program vaksinasi Covid-19. Akibat gerak cepat mereka kita sukses mengendalikan pandemi, dan menjalani pemulihan ekonomi dengan cepat.

Gawe pemilu serentak yang cukup panjang, karena berlanjut hingga pilkada serentak pada November 2024 butuh pundak Polri kian tangguh dan profesional. Hampir semua tahapan pemilu membutuhkan peran Polri, apalagi memasuki masa kampanye dan pencoblosan. Suhu politik yang kian eskalatif rentan berujung kisruh sosial, kerawanan ini membutuhkan deteksi dini yang akurat oleh Polri.

KPU sebagai penyelenggara pemilu jelas membutuhkan TNI dan Polri menjaga dan mendistribusikan logistik pemilu ke seluruh pelosok negeri, dan mengamankan coblosan di TPS, surat dan kotak suara hingga perhitungan berjenjang, bahkan hingga putusan MK jika ada sengketa pemilu.

Pemilu 2024 memang bukan yang pertama Polri bertugas ikut menyukseskan pemilu. Polri telah memiliki "jam terbang" yang cukup lama atas pekerjaan ini. Dan saya yakin Polri telah sangat paham tugas tugasnya untuk menyukseskan pemilu. Tulisan ini sekedar mengingatkan kembali, ada tugas berat tapi mulia bagi Polri untuk menyukseskan pemilu kita ke depan. Oleh sebab itu, segala urusan domestik di tubuh Polri harus tuntas ditahun 2022 ini.

Kita harapkan dengan terselesaikannya "kisruh" di internal Polri, dan Polri makin solid, makin fokus terhadap janji Presisi, serta membantu pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi serta tahapan pemilu di tahun depan, maka tahun 2023 bisa menjadi sebenar benarnya "tahun kelinci air" sebagaimana fengsuinya, yang menggambarkan harapan terciptanya perdamaian dan kemakmuran.

MH Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran DPR