POJOKSATU.id, JAKARTA— Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan angkat suara terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

Luhut Pandjaitan mengatakan, sebenarnya pemerintah Indonesia tidak menginginkan Indonesia dikenal sebagai negara dengan OTT terbesar.

“Sebenarnya kita tidak ingin negara kita ini masih masuk negara yang OTT,” kata Luhut dalam acara Green Port Awarding 2022, Rabu, 27 Desember 2022.

Luhut mengatakan bahwa negara-negara maju tidak dikenal melalui OTT.

“Kalau kita semua lihat negara-negara maju bermartabat itu hampir tidak ada yang OTT,” ujar dia.

-

Rivalitas Politik Jadikan Jokowi dan Anies Tokoh Terpopuler 2022 Versi Warganet

Daripada melakukan OTT, Luhut lebih menekankan untuk membenahi sistem yang ada. Sehingga tindakan korupsi tidak terjadi lagi.

“Sekarang kita membangun sistem supaya tidak ada lagi ke depan orang yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan tidak terpuji tadi karena sistemnya bagus,” kata Luhut.

“Semua kita lakukan mengarah kepada digitalisasi. Digitalisasi itu membangun satu sistem untuk tidak bisa kita membuat hal-hal yang tidak kita inginkan,” katanya.

“Karena negara yang bermartabat, negara yang maju itu membangun sistem digitalisasi,” tambahnya.

Dia mencontohkan bahwa saat ini pembayaran melalui vendor sudah tidak lagi dengan pembayaran secara tunai, melainkan sudah menggunakan pembayaran melalui digitalisasi.

“Vendor juga dulu masih membayar cash, hari ini vendor-vendor sudah tidak membayar cash semua digitalisasi. Jadi itu akan mengurangi korupsi,” ucap Luhut.

“Jangan kita masih membawa persoalan-persoalan itu, istilahnya kampungan yang tidak perlu terjadi. Karena kalau bisa dihindari dan itu kita menghindari dengan digitalisasi,” bebernya. (mufit/pojoksatu)