tirto.id - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta, pemerintah melanjutkan kembali Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada 2023. Hal ini merespons adanya rencana penghapusan BLT kepada sektor penopang ekonomi nasional tersebut.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang mengatakan, dukungan BLT perlu dilanjutkan karena UMKM belum sepenuhnya bisa survive atau bertahan. Terlebih hampir selama dua tahun mereka terpuruk dan tidak sedikit menututup usahanya akibat dampak pandemi COVID-19.

"Saat ini boleh dikatakan UMKM kita ini belum dalam kondisi survive. Mungkin sebagian kecil sudah ada, tapi sebagian besar dalam proses pemulihan. Mereka pasti butuh bantuan dalam hal ini," jelasnya kepada Tirto, Rabu (28/12/2022).

Sarman melanjutkan, jika memang ini adalah kebijakan dari pemerintah, maka harus ada solusinya. Misalnya bagaimana pemerintah mampu mengkomunikasikan dengan lembaga keuangan, baik perbankan maupun non perbankan agar membantu memperoleh kemudahan bantuan modal terhadap UMKM dengan prinsip prospek usahanya.

"Karena UMKM ini kalau katakanlah meminjam permodalan mereka harus memenuhi standar permodalan perbankan tidak akan mungkin mereka penuhi itu. Apalagi harus ada jaminan, laporan keuangan dua tahun terakhir, itu sesuatu tidak mungkin," jelasnya.

Dalam situasi seperti ini, menurutnya pemerintah harus hadir memberikan solusi agar ada fasilitas khusus bagi UMKM yang membutuhkan modal. Misalkan mereka memberikan jaminannya itu cukup dengan prospek usahanya.

"Kalau prospek usahanya bagus kenapa enggak diberikan akses permodalan yang lebih mudah dalam hal ini. Ini salah satu contoh misalnya," ujarnya.

Sarman pun berharap pemerintah bisa mengevaluasi kembali mengenai rencana penghapusan BLT tersebut. Apalagi pada 2023 menjadi tahun yang penuh dengan ketidakpastian.

"Karena ancaman krisis ekonomi global masih ada di depan kita. Kita tidak tahu apakah ini akan berdampak kepada UMKM atau tidak. Tentu harus diwaspadai dalam hal ini," jelasnya.

"Kementerian UMKM harus memperjuangkan BLT untuk permodalan UMKM ini minimal dilanjutkan sampai pada 2023," sambungnya.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan, pada 2023 pemerintah tidak akan lagi menggulirkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk UMKM.

“Per hari ini pemerintah merasa UMKM sudah cukup pulih, survive (bertahan), sehingga program hibah BPUM tidak diperlukan lagi,” katanya dikutip Antara, Jakarta, Senin (26/12/2022).

Namun, Teten menuturkan, pemerintah akan tetap bersiaga sambil melihat perkembangan yang ada ke depan. Ia tidak memungkiri jika kondisi ekonomi tidak terlalu baik maka pemerintah bisa saja melakukan penyesuaian.

“Nanti kita coba evaluasi kalau perkembangannya tidak terlalu bagus ya seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah bisa melakukan adjustment (penyesuaian) terhadap program dan pembiayaan,” imbuhnya.