"Saya mencermati Jokowi terlihat bingung karena dilematis. Sebab, setidaknya Jokowi kali ini akan menggunakan tiga pertimbangan dalam mereshufle kabinet. Yaitu pertimbangan loyalitas, pertimbangan koalisi, dan pertimbangan kinerja," ujar analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (26/12).

"Selain itu Jokowi akan berpikir keras untuk mempertimbangkan dampaknya," imbuhnya.

Jika menggunakan pertimbangan loyalitas, tutur Ubedilah, maka kabinet Jokowi saat ini akan banyak yang direshuffle, karena semakin banyak yang tidak loyal.

"Misalnya Jokowi mengatakan tidak setuju dengan ide tiga periode tetapi banyak menteri yang setuju. Maka menteri yang setuju tiga periode itu layak direshuffle misalnya Luhut Binsar Pandjaitan, Tito Karnavian, Bahlil Lahadalia, Zulkifli Hasan," papar Ubedilah.

"Jika ketidakloyalan itu dilihat dari para menteri yang kesusu (nafsu) nyapres maka Prabowo Subianto, Erick Tohir, Sandiaga Uno, Airlangga Hartarto juga layak direshufle, karena mereka kesusu nyapres atau nyawapres," sambungnya.

Sementara itu, jika menggunakan pertimbangan koalisi, maka koalisi yang berseberangan dengan Jokowi soal calon presiden (capres) akan jadi sasaran. Tepatnya para menteri yang berasal dari Partai Nasdem harus direshuffle.

"Karena Nasdem mendeklarasikan capres yang tidak sesuai dengan keinginan Jokowi. Begitu juga menteri yang berasal dari PKB, karena PKB koalisinya merapat ke partai Gerindra," tutur Ubedilah.

Sedangkan jika menggunakan pertimbangan kinerja kementerian, maka Jokowi harus menganalisis secara cermat sejumlah menteri yang berasal dari partai maupun nonpartai yang kinerjanya buruk.

"Nah tiga pertimbangan itu yang membuat Jokowi bingung dalam melakukan reshuffle kali ini, karena akan banyak menteri yang direshuffle. Dan Jokowi berpotensi untuk ditinggalkan banyak partai politik," pungkas Ubedilah.