AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat tingkat penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Januari 2022 sampai 15 Desember 2022 mencapai 98,24 persen.

"Harapannya dengan laporan kinerja ini setiap penyelenggara negara maupun APH (aparat penegak hukum) merasa terpantau tentang lalu lintas keuangan dirinya. Tingkat penyampaian LHKPN per 15 Desember 2022 mencapai 98,24 persen dengan jumlah yang sudah patuh secara lengkap disertai dengan surat kuasa mencapai 94,69 persen," jelas Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, saat jumpa pers "Kinerja dan Capaian KPK 2022" di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (27/12/2022).

Dia mengatakan, jumlah tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang capaiannya sebesar 94,47 persen.

KPK menilai keberhasilan pencapaian kepatuhan LHKPN tidak terlepas dari berbagai kegiatan yang dilakukan Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan (PP) LHKPN dengan melaksanakan 208 kegiatan, baik secara luring ataupun daring selama 2022.

Selain itu, KPK juga telah memeriksa 162 LHKPN sampai dengan 15 Desember 2022, terdiri atas 32 pemeriksaan untuk pemenuhan permintaan dari internal KPK, 66 untuk pemenuhan kerja sama dalam rangka seleksi jabatan pada instansi lain, dan sisanya 64 merupakan inisiatif direktorat.

Adapun, dari inisiatif direktorat, satu laporan diteruskan ke Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, satu laporan diteruskan ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat, satu laporan diteruskan ke Direktorat Gratifikasi, dan 10 laporan diteruskan ke aparat pengawasan internal lembaga untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan yang lebih rinci karena terdeteksi adanya penerimaan gratifikasi.

"Sedangkan 51 laporan lainnya tidak terdapat temuan yang signifikan untuk diteruskan ke pihak terkait," kata Ghufron.

Sebagai bentuk partisipasi dalam mengawasi LHKPN, per 15 Desember 2022 masyarakat telah mengakses e-announcement LHKPN sebanyak 1,19 juta kali yang didominasi di kota besar.

"Jumlah ini meningkat 170 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu," ujar Ghufron.

Sementara, untuk program tahun 2023, Direktorat PP LHKPN juga akan melakukan beberapa kegiatan selain kegiatan rutin pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN sebagaimana amanat undang-undang.

Beberapa kegiatannya di antaranya kerja sama dengan KPU RI dan partai politik sebagai persiapan penyampaian LHKPN dalam rangka Pemilu 2024 dan meningkatkan peran serta aparat pengawasan internal di kementerian/lembaga/pemerintah daerah/BUMN/BUMD dalam mengawasi pelaporan harta kekayaan para penyelenggara negara masing-masing instansi.