SUMUTPOS.CO – Momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) tidak hanya soal ibadah dan mobilitas manusia. Distribusi pangan pun meningkat saat momen di penghujung tahun ini. Untuk itu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) meningkatkan pengawasan pangan olahan sejak 1 Desember hingga 4 Januari nanti.

Hingga 21 Desember ada 2.412 sarana peredaran pangan olahan yang diperiksa. Rincinya ada 1.929 ritel, 437 gudang distributor, 16 gudang e-commerce, dan 46 gudang importir. Lalu pada patroli siber, ditemukan 2477 tautan yang menjual pangan olahan tanpa izin edar (TIE).

Dari hasil pemeriksaan sarana, ditemukan 769 tempat yang menjual produk rusak dan TIE. Lalu ada 730 penjual ritel, 37 gudang distributor, dan dua gudang importir yang ditemukan pangan rusak.

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM Rita Endang menyatakan lembaganya menemukan 66.113 pieces produk tidak memenuhi ketentuan (TMk). Jika diuangkan nilainya mencapai Rp 666,9 juta. “Sebagian besar atau 86,17 persen produk TMK ditemukan di sarana ritel,” ujarnya kemarin. Masuknya makanan TMK ada berbagai pintu. Baik itu produk dalam negeri n

maupun impor. Beberapa diantaranya produk yang sebelumnya sudah pernah diamankan. Contohnya kopi yang digunakan untuk meningkatkan stamina laki-laki. Produk yang ditemukan BPOM kali ini tak hanya dari penjualan konvensional, tapi juga penjualan online atau lewat e-commerce.

Khusus penjualan lewat internet, BPOM tak punya taring. Hal itu diakui Kepala BPOM Penny K Lukito pada kesempatan yang sama. Menurutnya, lembaganya hanya bisa meminta untuk mentakedown link penjualan. Lalu penjualnya hanya dikenai sanksi administratif.

“Mati satu tumbuh seribu,” keluh Penny. Artinya saat satu link dihapus, maka akan muncul link lain. Sejauh ini undang-undang yang bisa menjerat adalah UU ITE. Namun, kewenangannya ada di Kementerian Kominfo. “Terkait sanksi hukum, kelihatannya kita tidak berdaya dengan (penjualan) online. Hanya bisa takedown,” keluh Penny.

Penny mengakui selama ini tak ada efek jera. Buktinya tiap ada operasi, ada saja temuan. “Silahkan jual pangan dan obat di online tapi penuhi standar dan izinnya,” ujarnya. Dia hanya berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengawasan Obat yang masih seret di DPR segera disahkan. Ini bisa menjadi senjata BPOM untuk melindungi masyarakat. “Jangan sampai kita tidak berdaya terkait dengan pelanggaran,” imbuhnya.

Penny juga meminta BPOM diperkuat. Ini dibutuhkan kepedulian dan kesadaran seluruh pihak.

Polri memastikan perayaan Natal 2022 berjalan dengan lancar. Tanpa ada kejadian menonjol yang terjadi. Asops Kapolri Irjen Agung Setya Imam Effendi mengatakan, kegiatan ibadah di 41.704 gereja se-Indonesia terlaksana dengan baik. “Karena sudah ditempatkan 100.218 perseonel dari Satgas Preventif,” urainya.

Lalu untuk arus mudik Natal 2022 dinilai berjalan tanpa hambatan berarti. Kendati terdapat peningkatan arus lalu lintas rata-rata sebanyak 17,6 persen. “Arus kendaraan kea rah Cirebon, Bandung, Siawi dan Merak naiknya rata-rata di angka itu,” jelasnya.

Untuk kecelakaan kendaraan dalam Operasi Lilin hingga kemarin (26/12) mencapai 459 kejadian. Kecelakaan kendaraan tertinggi terjadi di Jawa Timur dengan 269 kejadian. “Dihimbau untuk masyarakat lebih waspada karena peningkatan curah hujan,” tuturnya.

Dia berharap masyarakat patuh terhadap arahan otoritas transportasi. Sehingga, perjalanan benar-benar bisa aman dan lancar. “Waspada kecelakaan dan bencana,” urainya.

Kesempatan lain, Menteri Parekraf Sandiaga Uno menyatakan sejauh ini mobilitas manusia pada momen Natal aman. Dampaknya beberapa ojek wisata dan belanja di sentra kreatif menunjukan tren positif. “Harapannya wisatawan melihat cuaca dan antisipasi keselamatan,” katanya saat ditemui di Istana Negara.

Untuk event akhir tahun sudah boleh diselenggarakan. Sandi mengingatkan agar protokol kesehatan tetap diterapkan.

Terpisah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan pemerintah akan melakukan rekayasa hujan. Hal ini dilakukan karena ada potensi hujan besar. “Akan dilakukan hujan buatan yang dijatuhkan ke laut,” ungkapnya.

Kemarin Presiden Joko Widodo memanggil menterinya untuk rapat terbatas. Menteri Budi Karya seusai rapat mengungkapkan, dalam rapat terbatas bersama Presiden, pihaknya ditugaskan untuk melakukan pemetaan terkait slot time penerbangan. Baik itu penerbangan dalam maupun luar negeri. Termasuk juga ditugaskan untuk memberikan improvement bagi slot penerbangan dalam dan luar negeri. Namun, tetap harus memperhatikan tingkah kehati-hatian.

Dikatakan Budi, berdasar pengamatan dari historis penerbangan, untuk saat ini penerbangan dalam negeri pada dasarnya sudah mencapai recovery sebanyak 71 persen dibandingkan pada 2019. Di mana, jumlah tersebut pun sudah lumayan baik. Bahkan, khusus di Bandara Soekarno-Hatta sudah mencapai 90 persen. Namun, untuk penerbangan dari dan ke luar negeri memang baru mencapai 33 persen. “Ini juga sebenarnya sudah baik. Mengingat, secara internasional perkembangan jumlah penerbangan ini relatif belum banyak,” jelasnya.

Saat ini, menurut dia, semua bandara pada dasarnya sudah recovery terhadap jumlah konektivitas yang sama dengan 2019. Hanya, untuk Surabaya dan Kualanamu memang belum mencapai maksimal. Karenanya, pihaknya pun akan terus memperhatikan kapasitas tersebut dengan menerapkan beberapa cara. Mengingat, penerbangan dalam dan luar negeri memang banyak permintaannya. Khususnya di Surabaya. “Untuk di Surabaya akan dilakukan renovasi. Karena banyak sekali penerbangan dalam dan luar negeri ingin menggunakan pesawat-pesawat 777. Terutama yang ke luar negeri,” ujarnya.

Bahkan, pihaknya juga ditugaskan untuk melakukan penelitian terhadap Surabaya. Hal tersebut agar jumlah atau kekuatan Pavement Classification Number (PCN) daripada Bandara Surabaya harus seperti apa. Termasuk offrontasi akan dilakukan lebih detail seperti di Halim. Namun, meskipun permintaannya tinggi, akan tetapi tetap harus dilakukan dengan hati-hati. “Karena satu sisi harus dilihat produktivitas daripada konektivitas. Yakni efisien atau tidak, kalau tidak efisien jangan terlalu diberikan kesempatan seperti yang disampaikan bapak Presiden,” ucapnya.

Ditambahkan Budi, perkembangan penerbangan dalam negeri saat ini memang belum maksimal. Bahkan, ada satu Q dari Presiden dan hal itu sudah mulai dilakukan. Yakni penerbangan ke seluruh Indonesia, ke kota atau kabupaten yang membutuhkan dapat penerbangan agar pemerintah daerah ikut mengsubsidi. Di mana, pada tahap pertama biasanya belum mencapai 70 persen, hanya 50 atau 60 persen. Sehingga kapasitas itu mengakibatkan jumlah efisiensi masih belum tercapai.

“Karena itu, kita juga menghimbau kepada Pemda apabila ingin diterbangi oleh pesawat-pesawat dari penerbangan nasional harus meningkatkan atau melakukan subsidi bagi kegiatan-kegiatan tersebut. Nanti akan kita kumpulkan bersama Mendagri,” ucapnya. (lyn/gih/idr)