SOLOPOS.COM - Ketua KPK, Firli Bahuri,meminta insan KPK tak ragu tindak pelaku korupsi termasuk lakukan OTT. (Instagram @official.kpk)

Solopos.com, JAKARTA–Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta seluruh personel di KPK tidak ragu menindak pelaku korupsi, termasuk melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

“Mengingat tugas-tugas KPK pada waktu yang akan datang akan makin berat, saya juga memerintahkan kepada segenap insan KPK, jangan pernah ada keraguan untuk bertindak tegas melakukan tindakan penegakan hukum bagi pelaku korupsi, termasuk tindakan tangkap tangan,” ujar Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (27/12/2022).

PromosiTokopedia Hijau Ajak UMKM dan Masyarakat Usung Produk Ramah Lingkungan

Firli menyatakan KPK dalam pelaksanaan tugas tidak akan terpengaruh dengan kekuasaan mana pun sesuai dengan amanat UU No. 19/2019 tentang KPK.

“KPK adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya tidak terpengaruh pada kekuasaan mana pun dan KPK tidak tunduk kepada siapa pun,” kata dia.

Baca Juga: Imbas Kasus Suap, KPK bakal Periksa Gubernur Khofifah dan Wagub Emil Dardak

Firli juga membeberkan sejumlah capaian KPK dalam pemberantasan korupsi selama 20 tahun berdiri, di antaranya telah menyelidiki sebanyak 1.507 perkara, penyidikan 1.350 perkara, dan penuntutan 1.035 perkara.

Selain itu, kata dia, KPK juga telah mengumpulkan asset recovery atau pemulihan kerugian keuangan negara dari penanganan tindak pidana korupsi senilai Rp3,32 triliun.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sempat menyinggung soal OTT dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023—2024 di Jakarta, Selasa (20/12/2022).

Baca Juga: Rumah Jaksa KPK di Jogja Dibobol Maling, Ini Barang yang Dicuri

Pada kesempatan itu, Luhut menyampaikan OTT atau pemberantasan korupsi hanya dengan penindakan cenderung membuat citra Indonesia menjadi jelek.

Dengan demikian, kata dia, pemberantasan korupsi perlu mengedepankan tindakan pencegahan, yakni digitalisasi di segala sektor, seperti perencanaan dan penggunaan anggaran pemerintah.