Aksi penolakan terhadap kedatangan Anies Baswedan ke Solo pada Minggu (25/12) lalu direspons Ketua Relawan Perubahan Kamaludin Enuh. Menurutnya, aksi unjuk rasa tersebut sebagai hal biasa dalam demokrasi.

Sebelumnya, kedatangan Anies di Solo, Jawa Tengah diwarnai aksi unjuk rasa oleh sejumlah orang yang menamakan diri Masyarakat Kota Solo (MKS). Selain di Solo, Kamaludin mengakui adanya penolakan serupa terhadap Anies juga terjadi di sejumlah daerah.

Baca Juga: Genit ke Kubu Anies Baswedan, NasDem Akui PKB Memang Seksi: Namun, Cak Imin Harus Realistis!

"Memang begini hidup di iklim demokrasi. Hak setiap orang berpolitik dan pasti kami hargai. Kita tidak bisa memaksakan orang untuk suka, apalagi memaksakan untuk mendukung Mas Anies di Pilpres 2024," tutur Kamaludin dalam keterangannya, Senin (26/12/2022).

Ia menegaskan, Relawan Perubahan mempersilakan masyarakat Indonesia untuk menilai aksi penolakan ketika Anies menghadiri resepsi pernikahan putri pertama dosen di FEB Universitas Sebelas Maret (UNS).

"Yang jelas, di Republik Indonesia ini ada kebebasan berkumpul dan berserikat. Rekan-rekan Bawaslu juga sudah menyatakan tidak ada pelanggaran dalam kegiatan Mas Anies. Silakan rakyat menilai," ujarnya.

Relawan Perubahan meminta masyarakat menjaga suasana yang kondusif menjelang Pemilu 2024. Ia berharap agar polarisasi dan permusuhan antara pendukung pada Pilpres 2019 tidak terulang.

Baca Juga: Tetiba Dapat Nama Yohanes, Anies Baswedan Didoakan Jadi Presiden Nonmuslim RI Pertama: Gimana Rasanya Jadi Minoritas?

"Kami sangat berharap, ada suatu kesadaran untuk berdemokrasi dengan baik. Saling menghormati perbedaan itu baik dalam demokrasi. Enjoy saja, tapi jangan sampai memecah belah," tegas Kamaludin.

Baca Juga: Hanya Tersenyum Saat PDIP Usul Reshuffle 2 Menteri NasDem, Jokowi Diminta Jangan Terkecoh Partai Surya Paloh Dukung Anies

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Republika. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Republika.

Editor: Puri Mei Setyaningrum