Jakarta – Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kini memiliki Direktur Jenderal (Dirjen) definitif, yaitu Silmy Karim. Silmy ditunjuk sebagai Dirjen berdasarkan ketetapan yang tertuang dalam Keputusan Presiden No.165/TPA tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. 

Dari ruang kerjanya kawasan Kuningan Jakarta, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham sekaligus Ketua Panitia Seleksi Dirjen Imigrasi, Andap Budhi Revianto menjelaskan bahwa terpilihnya Silmy Karim didasarkan pada hasil proses seleksi yang terdiri dari berbagai tahapan.

Silmy Karim terpilih setelah mengikuti rangkaian seleksi terbuka Dirjen Imigrasi mulai dari sejak proses administrasi dan rekam jejak, seleksi kompetensi bidang melalui penulisan makalah, seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural melalui asesmen oleh Badan Kepegawaian Negara, hingga wawancara oleh Tim Pansel. 

Penilaian dilakukan oleh Pansel yang terdiri dari berbagai stakeholder yaitu dari internal Kemenkumham sendiri, Kementerian PANRB dan Lembaga Administrasi Negara. 

Berdasarkan hasil penilaian panitia seleksi, Silmy menjadi salah satu dari tiga peserta terbaik yang direkomendasikan Pansel kepada Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. Selanjutnya Menteri mengajukan nama-nama tersebut kepada Tim Penilai Akhir (TPA) Pimpinan Tinggi Utama dan Madya sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2014 tentang Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Pimpinan Tinggi Madya.

Menurut Andap, terpilihnya Dirjen Imigrasi akan mengoptimalkan pelayanan keimigrasian bagi seluruh pemangku kepentingan. 

"Dengan adanya pejabat definitif, pelayanan imigrasi diharapkan akan semakin lebih baik dan optimal," tuturnya Senin (26/12/2022). 

Menyusul penetapan Dirjen Imigrasi ini, selanjutnya Kemenkumham akan menyelenggarakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Dirjen Imigrasi. 

Sebelumnya Kemenkumham telah mengumumkan seleksi terbuka Dirjen Imigrasi sejak 27 Juli 2022 lalu. Seleksi dibuka bagi kategori PNS, TNI, dan Polri, serta kategori Non-PNS. Adapun Silmy Karim mengikuti seleksi dari kategori Non-PNS.

Keikutsertaan Non-PNS dalam seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama dan Madya dimungkinkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

“Pasal 106 dari PP 17/2020 menyebutkan bahwa JPT Utama dan Madya bisa diisi dari kalangan non-PNS,” pungkas Andap.

Direktur Utama PT Krakatau Steel tersebut berhasil menyingkirkan nama-nama lainnya pada proses seleksi kalangan non-pegawai negeri sipil (PNS). Sebagai contoh Dorry Sonata merupakan konsultan dan trainer senior. Dorry diketahui juga pernah berkarier di beberapa perusahaan multinasional, dan Ely John Sonata merupakan dosen di salah satu universitas.

Nama Silmy Karim sendiri cukup dikenal atau tidak asing di masyarakat. Namanya populer karena pernah diusir anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat rapat beberapa waktu yang lalu.

Silmy diusir anggota DPR RI karena dinilai menantang DPR RI pada Februari 2022. Sebelum menjadi Dirut Krakatau Steel, ia juga pernah menjabat di perusahaan BUMN lainnya yaitu PT Pindad (Persero) dan PT Barata Indonesia (Persero).

Pada tahapan seleksi kompetensi bidang (SKB), Silmy Karim bersaing dengan nama-nama seperti Dorry Sonata, Leonardo Sipayung, Denny Iskandar, Adhi Sri Kuncoro Harimawan, James Willem Victor Woisiri, Titiek Susiana S, Budi Purwanto dan Adi Suminto.

Silmy diketahui mulai menjabat di PT Krakatau Steel sejak 6 September 2018 melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).  (ebs)