PRFMNEWS – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait penghentian PPKM di Indonesia dalam waktu dekat.

Presiden Jokowi menyatakan, keputusan untuk menghentikan PPKM di Indonesia akan dilakukan pada akhir tahun 2022 atau awal tahun 2023.

Terkait waktu pasti kapan Keppres berisi PPKM di Indonesia resmi dihentikan, kata Presiden Jokowi, masih menunggu hasil kajian sero survei.

Baca Juga: Epidemiolog Tak Setuju Pemerintah Cabut PPKM Sekarang Karena Masih Riskan

Sero survei adalah kajian terkait tingkat imunitas masyarakat terhadap suatu virus, yang dalam hal ini adalah virus Corona penyebab Covid-19.

"(Berkas) belum sampai ke meja saya. Karena ini menyangkut sero survei, menyangkut kajian yang saya minta harus detail jangan sampai fail (gagal/salah) memutuskan sehingga sebaiknya kita sabar menunggu," ucap Jokowi, dikutip prfmnews.id dari laman ANTARA.

Presiden memaparkan, jika hasil sero survei sudah berada di atas 90 persen, maka peningkatan Covid-19 di negara lain semestinya tidak akan menjadi masalah bagi Indonesia.

Baca Juga: Presiden Jokowi Sebut Kemungkinan PPKM Dihentikan Akhir Tahun 2022

Hal tersebut lantaran imunitas masyarakat Indonesia dalam menghadapi terpaan virus Covid-19 yang bersumber dari dalam maupun luar negeri sudah baik.

"Asal nanti sero survei kita sudah di atas 90 persen, ya artinya kita imunitasnya sudah baik. Ada (virus) apapun dari manapun seharusnya ya nggak ada masalah," bebernya.

Baca Juga: Rencana Pembangunan Kereta Gantung di Bandung Diharapkan Ketua DPRD Kota Bandung Bisa Terealisasi di 2023

Kepala Negara menyampaikan saat ini kasus konfirmasi harian Covid-19 di Indonesia sudah turun di bawah 1.000.

Meski demikian, dia masih harus memastikan, penurunan tersebut disebabkan karena imunitas masyarakat yang memang sudah lebih baik atau hal lain.

Baca Juga: Kabupaten Bandung Jadi Daerah dengan Indeks Kerawanan Tinggi Pada Pemilu 2024

"Itu yang harus dilihat, dikaji di situ. Jadi, tunggu kajian dari Kementerian Kesehatan, para pakar dan epidemiolog agar memutuskannya nanti benar," jelasnya.***