Jember (beritajatim.com) – Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rp 904,065 miliar pada 2021. Jumlah ini lebih tinggi Rp 200 miliar dari target Rp 719 miliar.

“Ini keren di kondisi pandemi Covid. Apalagi saat ini Covid melanda, tapi beda jenis,” kata Bupati Hendy Siswanto, dalam peluncuran aplikasi pembayaran pajak secara daring bernama J-Mbako (Jember Bayar Pajak Online), di Hotel Aston, Rabu (9/2/2022) malam.

Hendy mengingatkan, potensi Jember luar biasa untuk menyedot pemasukan dari sektor pajak. “Kita punya 1,2 juta rumah yang beratap. Katakan 50 persen saja yang sukses, pajaknya sudah berapa,” katanya.

Hendy berharap PAD akan terdongkrak begitu ada aplokasi J-Mbako. “Ini inovasi kreatif luar biasa,” katanya.

“J-Mbako menjawab potensi sumber daya manusia dan potensi sumber daya alam di Jember. J-Mbako juga menangkap pajak air mineral. J-Mbako juga menangkap potensi parkir, restoran, hotel, dan lainnya. J-MBako menjawab kondisi saat ini yang masih Covid. Kita tidak perlu ke mana-mana. Yang penting memakai hand phone,” kata Hendy.

Namun Hendy mengingatkan, J-Mbako akan sukses jika Bapenda dan aparatur sipil negara lainnya menyosialisasikan aplikasi ini ke masyarakat. Ia minta bantuan kepada kalangan perbankan dan wartawan untuk ikut membantu sosialisasi. “Tahun 2022 adalah tahun kita bersama-sama untuk membantu masyarakat Jember,” katanya.

Ada 982 ribu warga Jember yang memiliki ponsel. “Ambil separuhnya saja, dan itu pembayar pajak, sudah berapa yang pajak yang masuk. Target kami pada 2022 tak banyak, PAD harus bertambah Rp 350 miliar,” kata Hendy.

“Ini bukan isapan jempol. Kita harus bangkit bersama-sama. Tetap harus dibantu semua. Potensi ada. Bukan kita mau menaikkan pajak. Tidak. Normal saja. Apa yang belum pernah kita gali, kita gali. Kolaborasi ini yang harus kita lakukan. Ujung tombak pertama adala Bapenda, pelaksana lapangan adalah camat, lurah, dan kepala desa,” kata Hendy.

J-Mbako, menurut Hendy, tidak boleh berhenti pada inovasi dan kreasi, tapi produktivitas. “Produktif tidak ini? Berapa biaya membangun aplikasi J-MBako dan seberapa produktif aplikasi ini? Tentu aplikasi ini harus ada yang menjaga dan memaintain, mengontrol. Ini urusan duit. Jangan sampai terjadi (ada wajib pajak yang) sudah bayar, tapi ternyata belum terbayar,” katanya.

J-Mbako ini nantinya akan diintegrasikan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Aplikasi SPBE diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, usai kunjungan Hendy ke sana beberapa waktu lalu. “Pemkab Sumedang membangun SPBE sejak 2018,” kata Hendy. [wir/kun]