FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kemungkinan adanya perombakan kabinet atau reshuffle kembali mencuat. Presiden Joko Widodo menjawab kemungkinan tersebut dengan tiga kata.

Berdasarkan survei Charta Politica, ada 61,8% responden yang setuju dilakukan reshuffle kabinet.

Atas dasar itu Jokowi membuka peluang untuk merombak pembantunya di kabinet.

"Mungkin. Ya nanti," ucap Jokowi di Bendungan Sukamahi, Bogor, Jumat (23/12/2022).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut reshuffle itu hak prerogatif Presiden.

Dalam sistem pemerintahan presidensil, sebagai kepala pemerintah, Jokowi memiliki kewenangan sepenuhnya untuk mengangkat dan memberhentikan para pembantu-pembantunya.

"Kapan saja, beliau bisa, kapan saja beliau mau, itu terserah kepada Presiden," kata Muzani kepada fajar.co.id di Makassar belum lama ini.

Gerindra sebagai bagian dari partai koalisi pemerintah menyerahkan sepenuhnya keputusan itu kepada Presiden.

Kepada siapa Presiden akan mempergilirkan termasuk kapan waktu yang dianggap paling tepat.

"Sekali lagi, terserah Presiden. Karena sistem pemerintahan Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat, memberhentikan pembantu-pembantunya," tegas Wakil Ketua MPR itu.

Desas desus reshuffle bukan kali ini saja terdengar. Pada Oktober 2022 kemarin, isu ini sempat menyeruak.

Jokowi mengatakan, rencana pergantian para menteri selalu ada. Hanya tinggal menunggu waktu pelaksanaan.

"Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan,” kata Jokowi di sela peninjauan Stasiun Kereta Cepat Jakarta - Bandung di Tengalluar, Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/10).

Kabar reshuffle kabinet ini pertama kali didengungkan oleh kalangan relawan Jokowi.

Mereka meminta agar kepala negara mencopot tiga menteri dari Partai NasDem setelah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (Capres) pada Pilpres 2024. (dra/fajar)