Jakarta: Penggeledahan ruang kerja Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dinilai murni kinerja profesional Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Giat itu tak ada hubungan dengan politik.
 
"Saya tidak melihat ada garis lurus penggerebekan ruang kerja gubernur dan wakil gubernur dengan kegiatan politis," kata pendiri lembaga survei Kedai Kopi Hendri Satrio dalam diskusi virtual Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘Operasi Senyap Tiket Capres Lenyap?’ Minggu, 25 Desember 2022.
 
Hendri mengatakan penggeledahan itu merupakan kelanjutan kasus yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak. Sahat sudah ditetapkan sebagai tersangka suap pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Jatim.

-?

- - - -
"Bahkan yang menarik beberapa hari sebelum penggerebekan, Menko (Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan) mengatakan alangkah baiknya tidak terlalu sering OTT (operasi tangkap tangan)," ujar dia.
 
Selain itu, Hendri menyebut asumsi giat KPK yang hendak menjatuhkan Khofifah di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tidak relevan. Sebab, Koalisi Perubahan belum menetapkan Khofifah sebagai calon wakil presiden Anies Baswedan yang telah diusung Partai NasDem.
 
"Saya tidak yakin politis, kecuali memang sejak awal diumumkan pasangan Koalisi Perubahan mengusung Anies dan Khofifah," jelas dia.
KPK menggeledah sejumlah lokasi di Jatim pada Rabu, 21 Desember 2022. Salah satu titik yang digeledah ialah kantor Khofifah.
 
"Betul, hari ini, 21 Desember 2022, tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor Gubernur, Wagub, Sekretariat Daerah, dan Bappeda Jatim," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu, 21 Desember 2022.
 
Penggeledahan itu dilakukan untuk mencari bukti dugaan suap pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Jatim. Khofifah berjanji kooperatif terkait pengembangan kasus itu yang menyeret Sahat.
 

(LDS)