Jakarta: Penggeledahan kantor Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ibarat pedang bermata dua. Khofifah bisa terjerumus atau justru meroket.
 
"Kalau Ibu Khofifah terseret, ini disinsentif elektoral. Tapi kalau bisa menghadapi ujian ini, bisa menjadi titik lompatan melejit elektabilitasnya," kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda dalam diskusi virtual Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘Operasi Senyap Tiket Capres Lenyap?’ Minggu, 25 Desember 2022.
 
Hanta mengatakan saat ini elektabilitas Khofifah belum sekuat Ridwan Kamil. Salah satu penyebabnya, belum ada sosialisasi dan niat resmi dari Khofifah berkontestasi sebagai calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) di 2024.

-?

- - - -
Selain itu, elite politik masih menantikan sosok cawapres yang tepat. Meskipun, sudah ada tiga sosok potensial besar yang akan melaju sebagai capres. Mulai dari Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, hingga Prabowo Subianto.
 
"Yang paling ideal ada figur (cawapres) yang bisa memaksimalkan basis konstituen dan menambal ceruk suara," papar Hanta.
 
Selain itu, elite politik diyakini mencari cawapres yang membawa dampak signifikan. Kemudian mampu menghadirkan terobosan namun tidak mendegradasi elektabilitas capresnya.
KPK menggeledah sejumlah lokasi di Jatim pada Rabu, 21 Desember 2022. Salah satu titik yang digeledah ialah kantor Khofifah.
 
"Betul, hari ini, 21 Desember 2022, tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor Gubernur, Wagub, Sekretariat Daerah, dan Bappeda Jatim," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu, 21 Desember 2022.
 
Penggeledahan itu dilakukan untuk mencari bukti dugaan suap pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Jatim. Khofifah berjanji kooperatif terkait pengembangan kasus itu yang menyeret Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P Simanjuntak.
 

(LDS)