Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin berada pada Angka 64,3%. Berdasarkan rilis hasil survei yang dilakukan lembaga survei Voxpol Center Research and Consultant, pada Jumat (23/12), mayoritas pemilih yang puas berada di wilayah Bali-Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku-Papua, Jawa Timur dan Kalimantan. Sementara yang tidak puas berada di wilayah Sumatera. Dalam hasil survei itu disebutkan pemilih yang puas dengan kinerja pemerintah cenderung untuk memilih Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Puan Maharani, sementara yang tidak puas cenderung untuk memilih Anies Rasyid Baswedan.

"Pemilih yang menganggap program pemerintah layak dilanjutkan cenderung untuk memilih Ganjar dan Puan Maharani, sementara Pemilih Prabowo Subianto dan Anies Rasyid Baswedan cenderung lebih moderat," ujar Direktur Eksekutif Voxpol Centeri Pangi Syarwi Chaniago dalam rilis tersebut.

Survei nasional itu dilaksanakan 7 November 2022 melibatkan 1.220 responden dengan margin of error +/- 2,81%. Sampel survei menjangkau 34 provinsi se-Indonesia secara proporsional dengan populasi sampel yang terdiri dari Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah mempunyai hak pilih, yakni berusia 17 tahun ke atas (memiliki KTP) atau yang sudah menikah. Adapun metode pengumpulan data survei, ujar Syarwi, dilakukan melalui wawancara secara tatap muka menggunakan kuesioner.

Syarwi menjelaskan bahwa mayoritas publik sudah mengetahui penyelenggaraan pemilu 2024, namun masih ada 22,4% pemilih yang belum mengetahui. Ia juga menyebut mayoritas publik menginginkan dua pasangan calon presiden-calon wakil presiden, hanya 32,2% yang menginginkan calon presiden-calon wakil presiden Lebih dari dua pasang. Terkait kinerja lainnya, imbuh dia, sebanyak 18,9% publik menilai kondisi demokrasi saat ini semakin memburuk dan 32,2% menganggap tidak ada perubahan, dan 19,3% publik menilai kebebasan berpendapat saat ini semakin memburuk dan 33,6% menganggap tidak ada perubahan. "Dalam mengemukakan pendapat dimuka umum, 15,1% publik merasa takut akan ancaman kelompok tertentu dan 20,1% takut akan kriminalitas," tutur Syarwi.

Ia mengatakan dari hasil survei, penilaian terhadap kondisi ekonomi pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf tergolong rendah 44,8% yang berujung pada proyeksi ekonomi yang negatif. Hal itu membuat hanya 49,8% responden yang optimis terhadap ekonomi Indonesia satu tahun ke depan. Lalu, Syarwi juga menyampaikan penilaian di tiga sektor yakni praktik korupsi dan suap, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dinilai masih rendah dan masih dalam kategori buruk. Hanya 38,4% responden yang menilai pemerintahan bersih. Selebihnya 4,6% responden menganggap sangat bersih, 30,9% tidak bersih, 6,1% berpendapat sangat tidak bersih dan 20,1% menjawab tidak tahu. Kemudian untuk penegakan hukum 37,3% berpendapat baik dan 34,8% menjawab buruk. Selebihnya 3,6% menilai baik, 10,3% buruk dan 14% tidak menjawab. (OL-12)