Jakarta: Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan memaklumi asumsi publik soal adanya dugaan intervensi politik dalam kasus hukum. Meskipun, publik tidak bisa menunjukkan fakta yang terang-benderang.
 
"Publik perasaannya tidak bisa dibohongi dan terasa. Kita juga bisa lihat fakta-fakta telanjang yang menunjukkan politik bisa mengintervensi hukum," kata Djayadi dalam diskusi virtual Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘Operasi Senyap Tiket Capres Lenyap?’ Minggu, 25 Desember 2022.
 
Djayadi mencontohkan mantan Hakim Konstitusi Aswanto yang dicopot DPR. Padahal, secara hukum DPR tidak boleh melakukan itu namun dibenarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

-?

- - - -
Djayadi mengelaborasi fenomena itu dalam kasus penggeledahan kantor Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Namun dia tidak menuding bahwa ada intervensi politik dalam peristiwa itu.
 
"Tapi publik kerasa kayaknya KPK tidak terlalu independen secara politik sehingga bisa menduga apa yang dilakukan ke Ibu Khofifah ada tujuan politik," tutur dia.
Djayadi menilai upaya jegal-menjegal menjadi hal biasa lantaran ada ambang batas presiden. Hal itu membuat seluruh pihak berupaya menjatuhkan lawannya agar tidak punya tiket sebagai calon presiden.
 
"Tentu dugaan itu susah dibuktikan, tapi perasaan-perasaan publik mengonfirmasi kemungkinan itu," ucap dia.
 
KPK menggeledah sejumlah lokasi di Jatim pada Rabu, 21 Desember 2022. Salah satu titik yang digeledah ialah kantor Khofifah.
 
"Betul, hari ini, 21 Desember 2022, tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor Gubernur, Wagub, Sekretariat Daerah, dan Bappeda Jatim," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu, 21 Desember 2022.
 
Penggeledahan itu dilakukan untuk mencari bukti dugaan suap pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Jatim. Khofifah berjanji kooperatif terkait pengembangan kasus itu yang menyeret Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P Simanjuntak.
 

(LDS)