Merdeka.com - Partai Demokrat menilai Presiden Joko Widodo tidak perlu takut disalahkan bila memang tidak terlibat dalam upaya penjegalan koalisi atau capres Pemilu 2024. Jokowi dan Istana harus percayakan kepada partai politik untuk urusan pemilu.

"Tak perlu Istana takut disalahkan, kecuali memang Istana merasa mencoba ikut-ikutan dalam mendorong atau menjegal koalisi atau capres-cawapres tertentu," ujar Wasekjen Demokrat Renanda Bachtar kepada wartawan, Kamis (22/12).

Jokowi diminta tidak perlu sibuk urusan pencapresan. Renanda menyarankan Jokowi sebaiknya fokus bekerja saja demi memperbaiki ekonomi.

"Koalisi itu urusan parpol, bukan urusan istana. Biarkan parpol-parpol peserta pemilu yang mengurus koalisi dan capres-cawapres," kata Renanda.

"Istana lebih baik fokus perbaiki ekonomi saja. Perbaiki nasib rakyat banyak yang susah. Banyak rakyat jadi miskin, atau tambah miskin, karena pandemi, dan belum bisa pulih sampai dengan sekarang. Banyak jadi pengangguran sejak pandemi, dan masih menganggur sampai sekarang," tegasnya.

Menurut dia, Jokowi bisa belajar dari era Susilo Bambang Yudhoyono bagaimana memperbaiki ekonomi dan mengentaskan angka kemiskinan. Sebab, kata dia, Jokowi punya waktu kurang lebih dua tahun untuk fokus bekerja untuk rakyat.

"Masih ada waktu dua tahun. Jokowi dan kabinetnya kalau fokus bekerja untuk rakyat, bukan sibuk melanggengkan kekuasaan, mungkin ekonomi kita bisa membaik. Kemiskinan bisa turun, meski tidak bakal mampu menyamai prestasi SBY. Pengangguran pun bisa berkurang. Setidaknya, ada legacy positif yang ditinggalkan pemerintahan ini di bidang ekonomi untuk pemerintahan selanjutnya yang benar-benar dirasakan rakyat manfaatnya," pungkasnya.

2 dari 2 halaman

Presiden Joko Widodo menyebut, Istana selalu dituduh hal tidak benar. Kepala negara ini khawatir ada koalisi gagal terbentuk pada Pemilu 2024 nanti, lalu yang disalahkan adalah dirinya.

"Yang saya takutkan nanti kalau ada yang gagal koalisi. Gagal koalisi yang dituduh istana lagi, istana ini, istana, istana," ujar Jokowi saat perayaan HUT Hanura ke-16 di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Rabu (21/12).

Koalisi, kata Jokowi, adalah kewenangan ketua umum partai. Setiap ketua umum bertemu bahas koalisi. Tetapi masih saja presiden yang dituduh menggagalkan.

"Padahal kita enggak ngerti koalisi antar partai, antar ketua partai yang ketemu, tapi yang mau mengkambinghitamkan mau menuduh, presiden, istana, Jokowi," kata mantan gubernur DKI Jakarta ini.

Lebih lanjut, Jokowi mengingatkan tokoh gagal menjadi calon presiden atau calon wakil presiden juga jangan menyalahkan dirinya dan Istana.

"Mungkin untuk pilpres bisa seperti itu lagi ada orang atau tokoh ingin sekali mendapatkan kendaraan supaya bisa mencalonkan, ternyata tidak bisa. Tuduh lagi presiden ikut-ikutan, Istana ikut-ikutan. Kekuatan besar ikut-ikutan, urusannya apa dengan saya," ujar Jokowi. [ray]

Baca juga:
Jokowi Soroti Masalah Sampah di DKI, Heru Budi: Tak Hanya Jakarta Saja Kan
Jokowi Sindir Parpol Tak Lolos Pemilu, Partai Ummat: Terima Kasih Presiden
Kemarahan Jokowi Ketika Dijadikan 'Kambing Hitam'
Bela Benny Rhamdani, OSO Ajak 'Berantem' Pihak yang Serang Kadernya
Jokowi Heran ITF Sunter Tak juga Rampung: Padahal Sudah Kita Rencanakan Belum Selesai