Sebagian besar masyarakat memandang, tak sepantasnya Luhut sebagai pejabat tinggi negara menyampaikan pendapat yang seolah-olah mendukung praktik korupsi.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid menegaskan pernyataan Menko Luhut kontradiktif dengan atasannya yakni Presiden Joko Widodo dan Wapres Maruf Amin yang mendukung penuh pemberantasan korupsi.

“Pernyataan Pak Luhut itu tidak sesuai dengan pernyataan Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin, yang mendukung masih diperlukannya OTT,” ujar Hidayat kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (23/12).

Pemilik akronim HNW itu menyampaikan dalam TAP MPR RI telah disebutkan secara detil tentang tentang percepatan pemberantasan korupsi serta penyelenggaraan negara yang bebas KKN. Maka seharusnya Luhut sebagai pejabat tinggi negara harus taat pada hukum dan mendukung penuh pemberantasan korupsi.

"Maka lebih produktif bila pernyataan LBP justru dalam rangka menguatkan spirit penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN dengan mempercepat pemberantasan korupsi yang salah satu instrumennya via OTT,” ucapnya.

“Tentu dengan koridor konsistensi pemberantasan korupsi bukan krn pesanan politik/politisasi,” imbuhnya.

Wakil Ketua Dewan Syuro PKS ini menegaskan, negara harusnya memiliki komitmen pemberantasan korupsi, lantaran hal tersebut justru memperindah citra Indonesia di mata dunia.

"Dan komitmen negara progressif dalam memberantas korupsi apalagi bila sampai bersih dari KKN itulah yg membuat nama Indonesia terhormat di mata dunia, dan bukan sebaliknya,” pungkasnya.