Jakarta: Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman mendorong pemerintah untuk mengejar capaian vaksinasi covid-19. Apalagi jika kebijakan pemberlakuan pembatasan kebijakan masyarakat (PPKM) dihapus tahun depan.
 
Dicky melihat saat ini pengendalian covid-19 di Indonesia sudah jauh lebih baik. Indikatornya antara lain penurunan jumlah masyarakat yang terinfeksi, beban di fasilitas kesehatan, dan kasus kematian. 
 
Namun, menurut Dicky, indikator tersebut belum menenangkan. Apalagi kalau melihat kondisi global. Kasus covid-19 di beberapa negara masih cukup tinggi, terutama di Tiongkok dan India.

-?

- - - -
Untuk itu, Dicky mendorong pemerintah terus meningkatkan capaian vaksinasi agar pengendalian covid-19 di Tanah Air bisa secara berkelanjutan. "Indikator yang bisa menjamin lebih berkelanjutan situasi ini terkendali itu adalah modal imunitas. Peningkatan imunitas lebih menentramkan," kata dia, Jumat, 23 Desember 2022.
 
Dicky mengatakan cakupan vaksinasi primer dan booster harus di atas 80 hingga 85 persen. Sedangkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut per Desember ini cakupan vaksinasi penuh, yakni dosis pertama dan kedua serta booster pertama, belum mencapai 80 persen. 
 
"Ini harus dikejar karena ini akan membuat kita percaya diri lebih besar," kata Dicky.
  Waspada kasus covid-19 di Tiongkok Hal lain yang harus terus diperhatikan adalah apakah covid-19 yang saat ini menyebar di Tiongkok bermutasi atau tidak. Kemudian, perilaku masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan 5M, yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas harus terus konsisten. Apalagi saat libur Natal dan Tahun Baru puluhan ribu orang bergerak.
 
"Nataru punya potensi perburukan karena lebih dari 40 juta orang bergerak. Iniyang bisa membawa virus. Dan hal ini bisa jadi masalah di tengah ancaman kondisi global. Setelah melewati Nataru, lakukan kajian pola pembatasan atau public health yang lain. Prinspinya adalah terapkan 5M," ujar Dicky.
 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka peluang mengakhiri kebijakan PPKM. Menurut Jokowi, saat ini kasus harian covid-19 sudah turun ke angka 1.200-an. Presiden masih menunggu hasil kajian dari Kementerian Kesehatan sebelum memutuskan menghentikan PPKM.
 
Baca: Meski PPKM Dicabut, Penanganan Covid-19 akan Tetap Ada

 

Juru Bicara Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan rencana pemerintah mengakhiri PPKM merupakan bentuk penyesuaian kebijakan. Dia menegaskan penanganan pasien akan terus bejalan selama kasus covid-19 masih ada.
 
"Penyesuaian kebijakan dengan tetap meningkatkan protokol kesehatan, vaksinasi, surveilans, dan komunikasi publik untuk menjaga kekebalan kelompok agar selalu tinggi. Itu hal utama yang dilakukan seluruh lembaga dan masyarakat," kata Wiku.
 

(UWA)