Jakarta - Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi ikut menanggapi kekhawatiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas tuduhan ikut campur menggagalkan koalisi dan capres-cawapres untuk Pilpres 2024. 

"Bahkan hal ini menjadi cara efektif untuk mendulang simpati dan rasa iba masyarakat untuk mendapatkan efek elektoral mereka," ujarnya saat dihubungi, Kamis (22/12/2022). 

Menurutnya, parpol itu seringkali mengabaikan faktor internal atas kegagalan rencana politiknya. Sedangkan, faktor eksternal selalu dipilih menjadi argumentasinya. 

"Saya meyakini bahwa seluruh partai politik yang lolos parliamentary threshold 4 persen di Senayan memiliki tingkat kemandirian yang kuat. Mereka tidak bisa diintervensi, diintimidasi, atau ditekan-tekan oleh pihak manapun dalam menentukan kebijakan politiknya," jelas Viva.

Lebih lanjut, Viva meyakini bahwa Jokowi tidak mungkin ikut campur dalam urusan koalisi dan pencapresan. 

"Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan Presiden Jokowi tentu akan menghormati eksistensi partai politik, tidak akan turut campur urusan internal partai politik," tutup dia. 

PAN Yakin Tuduhan Bukan Buat Partainya

Viva Yoga juga memiliki keyakinan bahwa sindiran Presiden Jokowi tidak ditujukan untuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Dia mengklaim koalisi besutan PAN, Partai Golkar, dan PPP memiliki pondasi koalisi yang kuat. Sebab dibentuk atas dasar kesamaan platform dan cita-cita politik masa depan.

"Menurut saya, tidak ditujukan ke KIB," tegas Viva saat dihubungi, Kamis (22/12/2022).

Lebih lanjut, dia mengatakan meskipun belum resmi mendeklarasikan capres dan cawapres, tetapi KIB merupakan koalisi lahir batin.

Viva menjelaskan pihaknya tidak mau terburu-buru soal urusan capres dan cawapres. Atas hal ini, KIB masih membuka peluang hal-hal baru karena situasi masih bersifat dinamis.

"Hanya menunggu waktu saja untuk menetapkan pasangan capres dan cawapres. Toh pendaftaran ke KPU juga masih lama sekitar September 2023. Situasi masih cair dan dinamis," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi berbicara bahwa Istana kerap dikambinghitamkan dalam urusan politik. Ia mengaku khawatir jika nanti ada partai yang gagal koalisi, maka Istana yang disalahkan.

Presiden Jokowi saat Hadiri HUT Partai Hanura (tim tvOnenews)

"Saya takutkan nanti kalau ada yang gagal koalisi, gagal koalisi nanti yang dituduh Istana lagi. Ini Istana ini, ini Istana ini," kata Jokowi dalam pidatonya di HUT Partai Hanura di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (21/12/2022).

"Padahal kita itu kan nggak ngerti koalisi antar partai, antar ketua partai yang ketemu. Tapi yang paling enak memang mengkambinghitamkan menuduh Presiden, Istana, Jokowi, paling enak itu. Paling mudah dan paling enak," tambah Jokowi.

Selain itu, Ia juga mengatakan khawatir disalahkan jika ada yang nanti tidak mendapatkan tiket untuk maju di Pilpres. 

"Padahal kita itu kan nggak ngerti koalisi antar partai, antar ketua partai yang ketemu. Tapi yang paling enak memang mengkambinghitamkan menuduh Presiden, Istana, Jokowi, paling enak itu. Paling mudah dan paling enak," katanya.

"Ada lagi nanti mungkin, mungkin, untuk Pilpres. Nanti bisa seperti itu lagi, ada orang atau tokoh yang ingin sekali dapat kendaraan supaya bisa mencalonkan ternyata tidak bisa. Tuduh lagi presiden itu ikut-ikutan, Istana itu ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan. Lah urusannya apa dengan saya," tambah Jokowi.

Jokowi juga mengatakan heran mengapa dirinya kerap disalahkan.

Presiden Jokowi saat Hadiri HUT Partai Hanura (tim tvOnenews)

Tanggapan Partai Demokrat

Partai Demokrat ikut menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang khawatir mendapat tuduhan sebagai pihak yang menggagalkan koalisi atay capres dan cawapres. 

Wakil Sekjen Demokrat Renanda Bachtar mengatakan jika Jokowi merasa takut artinya benar berupaya menjegal koalisi atau capres dan cawapres yang maju Pilpres 2024. 

"Tak perlu Istana takut disalahkan, kecuali memang Istana merasa mencoba ikut-ikutan dalam mendorong atau menjegal koalisi atau capres-cawapres tertentu," ujar Renanda dalam keterangan tertulis, Kamis (22/12/2022). 

Dia lantas meminta agar Jokowi fokus memperbaiki permasalahan ekonomi Tanah Air. 

"Banyak rakyat jadi miskin atau tambah miskin karena pandemi dan belum bisa pulih sampai sekarang. Banyak jadi pengangguran sejak pandemi dan masih menganggur sampai sekarang," lanjut Renanda. 

Lebih lanjut, Renanda juga membandingkan dengan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mampu menurunkan angka kemiskinan. Dia mengklaim SBY berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 5,7 persen selama sepuluh tahun. 

Sedangkan, Jokowi hanya mampu turun sebesar 1,04 persen dalam lima tahun pertama. Kemudian, ketika pandemi Covid-19 kemiskinan kembali melonjak.  

"Masih ada waktu dua tahun. Jokowi dan kabinetnya kalau fokus bekerja untuk rakyat, bukan sibuk melanggengkan kekuasaan, mungkin ekonomi kita bisa membaik. Kemiskinan bisa turun, meski tidak bakal mampu menyamai prestasi SBY," tuturnya.  

"Pengangguran pun bisa berkurang. Setidaknya, ada legacy positif yang ditinggalkan pemerintahan ini di bidang ekonomi untuk pemerintahan selanjutnya yang benar-benar dirasakan rakyat manfaatnya," tutup Renanda. (saa/put)