Suara.com - Isu penundaan pemilihan umum kembali bergema beberapa waktu belakangan. Apalagi karena beberapa kepala lembaga tinggi negara, misalnya Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti, ikut meramaikan isu ini.

Belum tuntas isu ini ditanggapi, publik kini kembali digegerkan dengan pernyataan Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman.

Pasalnya Benny mengaku mendengar kabar akan dikeluarkan dekrit menunda pemilu pada tahun 2023. Hal ini seperti yang dilihat di video viral unggahan akun TikTok @fpd_dpr.

Dalam video tersebut terlihat Benny yang sedang mengikuti rapat membahas UU KUHP dengan pemerintah. Benny menyebut UU KUHP disahkan tahun 2022 untuk mendukung pelaksanaan dekrit penundaan pemilu yang akan dikeluarkan tahun depan.

Baca Juga: Anies Baswedan Batal Nyapres 2024 Karena Demokrat Tarik Dukungan, Faktanya Ini

"Ada yang mengatakan ini KUHP cepat-cepat disahkan sebab tahun depan ini akan ada dekrit perpanjangan (penundaan) pemilu," tutur Benny, dikutip pada Senin (19/12/2022).

"Dan yang protes-protes itu akan ditangkap semuanya," lanjut Benny.

Tangkapan layar video viral Benny K Harman dari Partai Demokrat mengaitkan pengesahan UU KUHP dengan wacana penerbitan dekrit penundaan pemilu. (TikTok/@fpd_dpr)

Benny lalu mengaku sempat berdiskusi dengan sesama anggota DPR, Sarifuddin Suding. "Tidak usah tunggu tahun depan lah, kalau mau tangkap kita siap ditangkap," tegas Benny.

Sebelumnya Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta agar pelaksanaan Pemilu 2024 dikaji ulang. Bamsoet meminta publik mempertimbangkan kestabilan Indonesia yang sedang berusaha bangkit pasca pandemi Covid-19.

"Tentu kita juga mesti menghitung kembali karena kita tahu bahwa penyelenggaraan Pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan Pemilu. Ini juga harus dihitung betul, apakah momentumnya tepat," terang Bamsoet di rilis survei Poltracking Indonesia.

Baca Juga: Aksi Bersih-bersih Elon Musk Mulai Makan Korban, Akun Twitter Said Didu Kena Suspend dan Petinggi Partai Demokrat Kehilangan Ribuan Followes

Sementara itu Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti mengaku tidak mengusulkan Jokowi menjabat 3 periode. Pihaknya hanya mengusulkan supaya masa jabatan Jokowi ditambah selama proses addendum UUD 1945 berlangsung.

"Saya dulu ngomong bahwa tidak ada 3 periode, dan sampai sekarang pun saya tidak pernah ngomong ada 3 periode. Kapan saya ngomong? Anda aja yang asal ngomong," ucap La Nyalla, dikutip dari kanal YouTube Refly Harun.

"Sambil menunggu addendum, kita minta Pak Jokowi diperpanjang dulu 2-3 tahun, untuk mengawal addendum selesai. Kalau addendum selesai dalam 1 tahun, kenapa tidak? Kan kita bicara yang paling jelek," sambungnya.

Untuk video selengkapnya dapat disaksikan di sini.