Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto (Danny), saat pertemuan dengan jajaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Jumat (23/12/2022).

"Kita bikin MPP, bukan hanya Mal Pelayanan Publik saja, tetapi di dalamnya ada Mal Investasi, Mal Inovasi, dan Mal UMKM. November selesai, semuanya dibenahi dengan menggunakan sistem IT," kata Danny Pomanto.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menyiapkan Mal Investasi yang termasuk dalam pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP). Pembangunan MPP ini sementara berproses dan direncanakan rampung pada November 2023.

"Kita bikin MPP, bukan hanya Mal Pelayanan Publik saja, tetapi di dalamnya ada Mal Investasi, Mal Inovasi, dan Mal UMKM. November selesai, semuanya dibenahi dengan menggunakan sistem IT," kata Mohammad Ramdhan Pomanto (Danny), Wali Kota Makassar, di sela-sela pertemuan dengan jajaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Jumat (23/12/2022).

Pertemuan ini dalam rangka Exit Meeting Tim BPK RI, Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha melalui Pelayanan dan Perizinan dan Penanaman Modal 2021 dan Semester I Kota Makassar.

Baca Juga : Temui Wali Kota Makassar, USAID IUWASH Tangguh Paparkan Rencana Pengelolaan IPAL Losari

Termasuk, di dalam MPP itu ada dibangun War Room baru. Pun dengan mendukung kemudahan investasi itu pihaknya bersama DPRD menginisiasi Perda kemudahan investasi.

"Jika itu selesai, maka kami optimis realisasi investasi di Makassar. Karena akan diberikan kemudahan investasi dalam bentuk regulasi. Sehingga lebih memacu investasi di Makassar," ucapnya.

Dia berharap hasil audit ini menjadi acuan timnya dalam rangka perbaikan-perbaikan di lingkup Pemkot Makassar. Sembari menguatkan koordinasi dengan perangkat daerah teknis lainnya.

Baca Juga : Wali Kota Danny Pomanto Sambut Sukacita Natal Bersama Jemaat Makkio Baji GKSS

Sementara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Makassar, Zulkifli Nanda, mengatakan BPK melakukan audit kinerja dari PTSP untuk membantu Pemkot dalam kemudahan berusaha (investasi).

"BPK melakukan audit selama 30 hari kerja, dari mekanisme perizinan sampai SOP yang ada di PTSP. Mulai dari regulasi, SOP, semua dinilai lalu hasil audit itu nantinya akan dikeluarkan mengenai apa saja yang perlu dilakukan pembenahan," ujar Zulkifli.

Hasilnya beberapa sudah disampaikan dan menjadi acuan bagi timnya untuk memperbaiki kinerja PTSP, terutama dari kegiatan perizinan juga penanaman modal dan investasi.

Baca Juga : Wali Kota Makassar Imbau Ketua RT/RW hingga Camat Kawal Pengamanan Natal dan Tahun Baru

"Dalam Perpres 89/2021 mengamanahkan bahwa semua daerah wajib memiliki MPP. Nah, ini kita sementara ancang-ancang dan sudah masuk proses pembangunan," jelasnya.

Dengan Exit Meeting ini, BPK RI akan melaporkan hasil pemeriksaan di lapangan berkaitan dengan kemudahan berusaha di Kota Makassar. Selanjutnya akan menjadi rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Pemkot Makassar.