Demikian penilaian Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, saat mengunjungi Banda Aceh, Kamis (22/12).

"Permasalahannya itu adalah di konflik politik, di mana ada kepentingan politik yang berbeda dari setiap elite politik, apalagi di situ adanya pertarungan," kata Tito, dikutip Kantor Berita RMOLAceh.

Menurut Tito, dengan adanya Penjabat (Pj) Gubernur Aceh maupun Pj Bupati di setiap Kabupaten/Kota yang bukan bagian dari Partai Politik, seharusnya tidak ada kepentingan yang dapat merugikan rakyat.

"Adanya Pj yang bukan dari kader partai politik, harusnya tidak ada biaya politik dan tidak ada hambatan politik juga, karena dia sifatnya netral," jelasnya.

Tito meminta Pj Kepala Daerah tidak melulu memikirkan berapa gaji yang didapatkan. Namun yang lebih penting, bagaimana membangun konsep manajemen yang baik untuk mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih besar.

"Jangan berpikiran tiap bulan dapat berapa, yang berpikir seperti ini minggir. Kita ingin Pj punya konsep dan tepat sasaran," tegas Tito.

Menurut Tito, dengan kehadiran Pj Kepala Daerah di Aceh, menjadi sebuah momentum yang baik selama dua tahun kedepan. Apalagi dari 23 Kabupaten/Kota yang ada di Aceh, semua Kepala Daerah didominasi oleh Pj.

Lebih lanjut, Tito menyebutkan, pada 2022 ada 96 penjabat (Pj) yang dilantik. Aceh menjadi salah satu yang paling banyak memiliki Pj kepala daerah.

"Untuk 23 Kabupaten/Kota, ada 19 yang sudah dilantik dan nanti ada dua lagi. Saya melihat ini kesempatan untuk memperbaiki manajemen politik pemerintah Aceh dalam perbaikan Aceh," demikian Tito.