Merdeka.com - Pengacara Deolipa Yumara menegaskan akan tetap bawa perkara kisruh lahan SDN Pondok Cina 1 yang akan dialihfungsikan untuk bangunan masjid dengan terlapor Wali Kota Depok, Muhammad Idris hingga ke meja pengadilan. Hal tersebut diungkapkan usai memberikan keterangan ke Polda Metro Jaya pada hari ini.

Menurut Deolipa, kasus yang menyeret nama wali kota Depok sudah termasuk dalam pelanggaran Undang-Undang perlindungan anak dimana secara tidak langsung adanya penelantaran anak.

"Karena ini anak-anak dilindungi oleh UU perlindungan anak, otomatis Pak Muhamad Idris harus ngobrol dengan UU ini. Dimana ngobrolnya, ya di pengadilan," tegas Deolipa.

Ia juga menegaskan, tidak akan mencabut laporannya meskipun nantinya Idris menyatakan meminta maaf akan kisruh lahan yang dibuatnya. Mantan kuasa Hukum Bharada Richard Eliezer itu mengibaratkan kasus yang sedang bergulir layaknya kasus pembunuhan. Namun dalam hal ini yang dibunuh adalah masa depan siswa.

"Kasus pembunuhan sudah terjadi, ya sudah, berarti kan diproses hukumnya bagaimana. Demikian juga ini UU perlindungan anak ini kan termasuk juga kasus pembunuhan juga ini mirip, cuman bedanya ini kasus pembunuhan terhadap masa depan anak," katanya.

"Termasuk UU perlindungan anak juga delik publik. Jadi seperti ini tuh gaada yang namanya maaf memaafkan atau ada yang cabut-cabut laporan, tidak ada," sambung dia.

Deolipa juga mengaku, usai melaporkan Idris tidak bentuk komunikasi yang terjalin. Ia menyebut baru dapat berkomunikasi nanti bila sudah di pengadilan.

"Ngobrolnya, ya di pengadilan," tutup dia.

2 dari 3 halaman

Wali Kota Depok Mohammad Idris akhirnya menunda pembangunan Masjid Al Quddus di atas lahan SDN Pondok Cina 1. Penundaan ini menyusul polemik yang mengiringi rencana proyek itu.

"Pembangunan masjid di lokasi SDN Pondok Cina 1 untuk sementara ditunda, sampai dengan seluruh siswa SDN Pondok Cina 1 dapat direlokasi ke satu sekolah yaitu di SDN Pondok Cina 5," kata Idris, Rabu (14/12).

Selanjutnya, Pemkot Depok akan membangun ruang kelas belajar (RKB) baru di SDN Pondok Cina 5. Pembangunan akan dilakukan pada tahun 2023. "Pembangunan RKB baru di SDN Pondok Cina 5 akan dibangun oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dengan anggaran bersumber dari APBN tahun anggaran 2023," ujarnya.

3 dari 3 halaman