Suara.com - Organisasi guru besar dan akademisi berbagai kampus, Forum 2045 menentang pernyataan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang ingin menunda pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Kontestasi politik lima tahunan ini diharapkan tetap berjalan sesuai rencana.

Ketua Forum 2045, Untoro Hariadi mengatakan Pemilu 2024 dapat menjadi titik awal guna membangun sebuah tatanan baru yang mengarahkan seluruh kekuatan bangsa untuk bekerja sama. Pasalnya, saat ini Indonesia sedang dilanda berbagai masalah yang perlu kolaborasi semua pihak.

”Bangsa kita saat ini dalam kondisi tidak saling bekerjasama. Sementara itu, persoalan kelangkaan pangan, kesenjangan ekonomi serta perubahan iklim telah mengurangi kapasitas bangsa dalam mengusahakan perbaikan perikehidupan rakyatnya,” ujar Untoro kepada wartawan, Minggu (18/12/2022).

Karena itu, kata Untoro, Indonesia memerlukan tatanan baru untuk membangun formasi bangsa yang dapat mendorong seluruh komponennya untuk saling bahu membahu dalam mewujudkan tujuan bernegara. Pemilu 2024 dapat menjadi momentum untuk mewujudkannya.

Baca Juga: Ingin Rebut Kembali Kejayaan PPP di Aceh, Mardiono Sowan ke Orang Ini

”Para guru besar yang tergabung dalam Forum 2045 mengusulkan, tata baru tersebut diberi nama sebagai orde kolaborasi,” ucapnya.

Apalagi saat ini perkembangan demokrasi sudah cukup mengkhawatirkan karena adanya perpecahan di tengah masyarakat. Dengan kolaborasi diharapkan dapat memberikan kestabilan pada persatuan bangsa.

”Tahap demokrasi kita saat ini ditandai oleh kerasnya kompetisi yang meretakkan ikatan persatuan. Orde kolaborasi dengan demikian juga melakukan restorasi atas demokrasi Indonesia sehingga sendi-sendi berbangsa dan bernegara yang kini terasa longgar dapat dieratkan kembali,” pungkasnya.

Pernyataan Bamsoet

Bamsoet sebelumnya memandang penyelenggaraan Pemilu pada 2024 perlu dihitung kembali. Sebab kata dia, agenda besar tersebut memiliki banyak potensi.

Baca Juga: Bisa Dipidana! Peringatan Bawaslu: Hindari Politik Praktis di Tempat Ibadah

"Tentu kita juga mesti menghitung kembali karena kita tahu bahwa penyelenggaraan Pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan Pemilu," kata Bamsoet secara daring dalam rilis survei Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022).