Pemerintah pimpinan Taliban di Afghanistan melarang wanita mengikuti pendidikan jenjang universitas di seluruh negeri dan memberlakukan perintah tersebut dengan todongan senjata di beberapa tempat, mengabaikan kecaman global dan menimbulkan pukulan lain terhadap separuh hak penduduknya. 

"Menurut keputusan kabinet, Anda semua diinstruksikan untuk segera melaksanakan perintah penangguhan pendidikan anak perempuan sampai pemberitahuan lebih lanjut," kata Menteri Pendidikan Tinggi Taliban, Neda Mohammad Nadeem, dalam sebuah pernyataan pada Selasa (20/12/2022).

Baca Juga: Pemerintahan Taliban di Afghanistan Tidak akan Diakui Indonesia, Ini Alasannya

“Pastikan bahwa perintah dijalankan,” kata dia dilansir dari Al Arabiya, Rabu (21/12/2022). Seorang mahasiswi di Universitas swasta Kardan di Kabul, Tamana Aref mengatakan, dia datang ke universitas sekitar pukul 7 pagi. 

Anak laki-laki diizinkan masuk sedangkan perempuan disuruh kembali ke rumah dengan sebuah todongan senjata.

“Anak laki-laki diizinkan masuk dan mereka menodongkan senjata ke arah kami dan menyuruh kami pulang,” kata Aref.

Harapan terakhir yang tersisa hilang dan hilang. Negara ini dibawa kembali ke tahun 1990-an yang ditakuti semua orang.

Menteri Nadeem, salah satu anggota Taliban yang paling konservatif baru-baru ini mengatakan pendidikan perempuan bukanlah tradisi Afghanistan, melainkan bagian dari budaya Barat yang dibawa ke negara itu selama kehadiran pasukan Amerika Serikat. 

Pernyataan itu mengabaikan peran perempuan selama sebagian besar abad ke-20 di Afghanistan, membantu menyusun konstitusi negara, memenangkan hak untuk memilih, dan menjalankan bisnis.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengkritik keputusan tersebut dan mengatakan hal itu akan semakin memundurkan upaya Taliban untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan.

“Pendidikan adalah hak asasi manusia,” kata Blinken dalam sebuah pernyataan Selasa malam, memperingatkan akan ada konsekuensi yang akan datang. 

“Ini juga penting untuk pertumbuhan dan stabilitas ekonomi Afghanistan. Tidak ada negara yang dapat berkembang ketika setengah dari populasinya tertahan,” kata dia.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyatakan "waspada" tentang keputusan itu. Human Rights Watch menyebut langkah itu sebagai keputusan "memalukan", menambahkan bahwa "Taliban menegaskan setiap hari bahwa mereka tidak menghormati hak-hak dasar warga Afghanistan, terutama perempuan. 

Bahkan pemerintah negara tetangga Pakistan, yang memiliki hubungan dekat dengan Taliban, mengatakan kecewa mengetahui tentang penangguhan universitas dan pendidikan tinggi bagi mahasiswi di Afghanistan.

“Kami sangat mendesak pihak berwenang Afghanistan untuk meninjau kembali keputusan ini,” kata Kementerian Luar Negerinya dalam sebuah pernyataan.

Taliban melarang sebagian besar anak perempuan pergi ke sekolah ketika mereka merebut kekuasaan pada 2021 ketika pasukan Amerika Serkat mundur. 

Akhir tahun lalu, mereka memberhentikan ribuan perempuan Afghanistan dari pekerjaan pemerintah dan mencegah mereka bepergian sendirian kecuali ditemani kerabat laki-laki. Wanita juga kembali diharuskan mengenakan burqa dari ujung kepala hingga ujung kaki di depan umum. 

Langkah Taliban untuk membatasi perempuan dari bekerja dapat merugikan ekonomi Afghanistan hingga 1 miliar dolar per tahun, atau 5 persen dari produk domestik bruto, menurut Program Pembangunan PBB. 

Selain itu, merampas 3 juta gadis remaja dari pendidikan menengah akan menelan biaya setidaknya 500 juta dolar per tahun di Afghanistan, menurut UNICEF.

Perempuan juga dilarang melakukan praktik hukum atau melayani sebagai hakim, jaksa, atau pengacara pembela. Dari hampir 300 hakim perempuan di Afghanistan sebelum pengambilalihan, 244 telah dievakuasi dari negara tersebut.

Sudah hancur oleh puluhan tahun perang dan kekacauan politik, prospek Afghanistan hanya menurun sejak pengambilalihan Taliban.

Sebuah laporan Bank Dunia yang dikeluarkan bulan lalu menggambarkan “gambaran suram kondisi kehidupan di Afghanistan” karena kekurangan yang meluas berlanjut dan kerawanan pangan tetap tinggi, berdampak negatif terhadap ekonomi dan kesejahteraan rakyat Afghanistan, terutama perempuan dan anak perempuan.

Dua pertiga penduduk negara itu berjuang untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok dan non-pangan, menurut laporan itu, situasi yang diperburuk oleh kekeringan dan kenaikan harga pangan global di tengah perang Rusia di Ukraina.

Selain itu, 65 persen dari mereka yang disurvei mengatakan kondisi ekonomi mereka akan memburuk di tahun mendatang.

Baca Juga: Soal Tudingan Hendropriyono Punya Pengaruh Besar di Pemerintahan Jokowi, Ini Kata Panda Nababan

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Republika. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Republika.

Editor: Muhammad Syahrianto