Jakarta (ANTARA) - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengingatkan setiap aduan dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu akan diproses sesuai kewenangan lembaga penegak etik pemilu tersebut. "Kami pastikan akan bekerja sesuai kewenangan fungsi dan tugas DKPP dalam menegakkan kode etik," kata anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah di Jakarta Rabu. Hal itu termasuk soal aduan dugaan pelanggaran etik dalam proses verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu yang digelar beberapa waktu lalu, katanya. Setiap perkara, menurut dia, akan melewati tahapan verifikasi administrasi, verifikasi materiil, kemudian jika semua terpenuhinya maka nantinya akan diterbitkan nomor register dan ditindaklanjuti ke proses sidang pemeriksaan. Sebelumnya, Tim Hukum Advokasi Pemilu Bersih 2024 melapor ke DKPP terkait dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu dalam proses verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024. Tim Hukum Advokasi Pemilu Bersih 2024 yang terdiri atas Themis Indonesia Law Firm dan AMAR Law Firm sebelumnya telah mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk menyerahkan surat somasi terkait sejumlah permasalahan dalam tahapan penyelenggaraan pemilu. Sampai tenggat waktu yang telah diberikan, tim hukum dari Amar Law Firm & Publik Interest Law Office Airlangga Julio mengatakan KPU secara formal tidak menjawab somasi tersebut. "Sampai saat ini kami tidak menerima jawaban tertulis atas somasi yang kami berikan. Oleh sebab itu kami kuasa hukum dari pelapor (kami rahasiakan identitasnya) datang (melapor) ke Kantor DKPP," ujarnya.

Pewarta: Boyke Ledy Watra Editor: Herry Soebanto COPYRIGHT © ANTARA 2022