Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan terdapat sejumlah capaian strategis terkait program kerja Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dalam mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah kepada Wapres Ma'ruf Amin. 

Dia menjelaskan pada kluster industri produk halal, saat ini KNEKS sedang melakukan harmonisasi substansi rancangan Master Plan Industri Halal Indonesia (MPIHI) 2023—2029.

Sekretaris KNEKS ini melaporkan bahwa dalam melaksanakan percepatan sertifikasi halal Usaha Mikro dan Kecil (UMK), telah dialokasikan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp74,6 miliar untuk penambahan kuota sertifikasi self-declare.

“Selain itu, Kementerian Perindustrian sedang melakukan proses revisi Permenperin Nomor 17/2020 untuk memperkuat landasan penetapan Kawasan Industri Halal [KIH] dan memasukkan insentif non-fiskal yang lebih menarik terkait KIH tersebu,” ujarnya di Istana Wakil Presiden, Selasa (20/12/2022).

Sementara pada kluster Industri Keuangan Syariah, dia melanjutkan, kontribusi pembiayaan syariah dalam proyek KPBU Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan mencapai Rp13,25 triliun sampai dengan kuartal III/2022, termasuk pembiayaan syariah KPBU Tol Semarang-Demak senilai Rp1,34 triliun pada Juni 2022.

“Saat ini sedang disiapkan dua pilot project KPBU Syariah di level pusat, yaitu KPBU Daerah Irigasi Komering, Provinsi Sumatera Selatan dan KPBU Saluran Interkoneksi/High Level Diversion (HLD) Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), serta satu KPBU Syariah di daerah, yaitu KPBU syariah RSUD Kota Ternate," tuturnya.

Sri Mulyani menjabarkan bahwa pengembangan ekosistem perbankan syariah untuk meningkatkan market share juga terus diakselerasi.

Salah satunya melalui konversi Bank Riau Kepri Syariah, terpilihnya Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi Bank Operasional penyalur dana APBN.

Di samping itu, total penyaluran gaji ASN melalui bank syariah telah mencapai Rp923,27 miliar per Desember 2022.

Selain itu, Plt Direktur Eksekutif KNEKS Taufik Hidayat menyampaikan pada kluster Keuangan/Dana Sosial Syariah transformasi pengelolaan keuangan sosial syariah terus dilakukan secara bersama-sama oleh para pemangku kepentingan, baik dari sisi penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran.

Sampai saat ini, dia memerinci akumulasi wakaf uang nasional mencapai Rp1,77 triliun. Kemudian, pengembangan Institusi Keuangan Mikro Syariah berbasis masjid, pesantren dan lainnya melalui digitalisasi dan sustainabilitas juga terus didorong.

Digitalisasi sudah terimplementasi di 310 Institusi Keuangan Mikro Syariah (BMT, BWM, KSPPS, LKMS) berbasis masjid, pesantren dan lainnya di lebih dari 7 provinsi.  

Sementara itu, pada kluster pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah, Taufik menyampaikan dukungan penyaluran Pembiayaan Syariah Terintegrasi untuk UMKM.

Hal itu diikuti dengan diberikan dengan total mencapai sekitar Rp135,1 triliun baik dari program pemerintah, dana sosial syariah, dan dana komersial  lembaga keuangan syariah komersial.

Capaian ekspor produk halal ke negara OKI  meningkat menjadi US$875,4 juta pada kuartal III/2022, naik sebesar 18,94 persen yoy.

"Nilai Komitmen Transaksi ekspor produk halal dalam Trade Expo Indonesia 2022 diestimasi sebesar US$1,34 miliar dan rangkaian ISEF BI sebesar US$4,23 juta,” ujarnya.

Tidak hanya itu, dia mengatakan bahwa di sisi nilai Pembiayaan Syariah Ekspor bagi UKM mencatatkan angka Rp973,4 miliar pada November 2022. Selanjutnya, juga tersedianya 2 Rumah Produksi Halal Bersama di Cibinong (BRIN) dan Sidoarjo (DESK BI-LW MUI-Goorita).

Selain itu, dari 8 lokasi yang telah ditetapkan sebagai pilot project Zona Kuliner Halal Aman dan Sehat (KHAS),  3 (tiga) lokasi di Taman Valkenet Malabar Bandung, ITS Surabaya, dan Lego-lego Makassar telah berhasil memenuhi seluruh persyaratan dari BPJPH dan Kementerian Kesehatan.

 Di sisi lain, penguatan infrastruktur dan ekosistem ekonomi syariah yang dapat mendongkrak sektor usaha industri halal juga telah dilakukan, diantaranya melalui pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) oleh 6 (enam) Pemerintah Provinsi meliputi Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Selain itu, penguatan riset, teknologi, dan inovasi dilakukan melalui pembentukan Konsorsium Riset Halal Prioritas dan Rencana Aksi Riset Halal 2022-2024 di bawah koordinasi BRIN.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :