BANDUNG – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mendesak pemerintah untuk segera memberikan kepastian nasib bagi para guru honorer.

Hal tersebut, berdasarkan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), instansi pemerintah sudah tidak diperbolehkan lagi merekrut guru honorer. Pegawai pemerintah hanya terdiri dari PNS dan PPPK.

Saan yang juga Ketua DPW NasDem itu berharap pemerintah dalam proses menyelesaikan masalah guru honorer tersebut juga memperhatikan kesejahteraan mereka. Pasalnya, banyak di antara tenaga honorer sudah mengabdi puluhan tahun untuk negara.

“Kita berharap yang nonASN itu memiliki kepastian terkait dengan status masa depan mereka. Seperti apa nantinya status mereka harus ada kejelasan,” kata Saan seusai Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Kota Bandung, Rabu (21/12).

Komisi II DPR, lanjut Saan, terus mengawal permasalahan tenaga honorer. Kunker kali ini menjadi salah satu realisasi untuk mengawal permasalahan itu.

Melalui kunker itu, tambah legislator NasDem, Komisi II DPR banyak mendapatkan informasi tentang permasalahan tenaga honorer di Provinsi Jawa Barat.