Rabu, 21 Desember 2022 – 16:00 WIB

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Indonesia Memanggil atau disebut IM57 Institute Praswad Nugraha menilai pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan soal operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) tidak bagus untuk negara, tidak memiliki dasar yang kuat.

Mantan pegawai KPK itu meminta Luhut belajar lebih banyak soal pemberantasan korupsi dan efeknya untuk negara.

"Saudara Luhut sebaiknya belajar lagi soal pemberantasan korupsi di era digital, tidak semudah apa yang digembar-gemborkan, e-Katalog dan e-Procurement sangat rapuh dan lemah sekali menghadapi korupsi model arisan," kata Praswad dalam keterangannya, Rabu (21/12).

Berdasarkan pengalamannya di KPK, lanjut Praswad, para vendor bersepakat untuk bersama-sama memenangkan pihak tertentu dengan imbalan. Sementara itu, sampai saat ini, rakyat yang terus-terusan dibohongi dan dirampok uang pajaknya oleh koruptor yang semakin canggih dan culas.

"Saudara Luhut selaku menteri koordinator dan pejabat resmi negara harus lebih hati-hati membuat statement terkait pemberantasan korupsi, jangan sampai pernyataan yang bersangkutan dianggap merepresentasikan sikap pemerintah yang seolah-olah anti-OTT. Karena anti-OTT berarti menutup salah satu cara efektif memberantas. Apakah memang sikap Luhut merepresentasikan sikap pemerintah?" jelas dia.

Praswad menganggap OTT memiliki efek kejut bagi para pelaku atau calon koruptor, sehingga risiko merekayasa dan memanipulasi perkara bisa diminimalisasi karena dilaksanakan secara cepat dan tiba.

"OTT adalah bentuk penindakan terhadap pelaku korupsi yang sangat efektif menimbulkan efek jera, sehingga dapat menciptakan deterrence effect, karena calon koruptor merasa selalu diawasi setiap saat dan merasa selalu terancam ditangkap oleh penegak hukum," jelas dia.

Dia menilai OTT dapat menjadi pintu masuk yang paling tepat untuk pembangunan dan perbaikan sistem dalam pencegahan korupsi.

Praswad Nugraha menilai OTT dapat menjadi pintu masuk yang paling tepat untuk pembangunan dan perbaikan sistem dalam pencegahan korupsi.

-