Sumenep: Polemik seputar dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas bumi (migas) sudah lama disuarakan Bupati Sumenep Achmad Fauzi. Bahkan, kritik soal pembagian DBH migas antara pusat dan daerah telah disuarakan Achmad Fauzi sejak lama. 
 
Menurut Fauzi, Pemerintah Kabupaten Sumenep telah lama menyampaikan persoalan DBH migas. Dalam kritiknya, Fauzi menyatakan DBH migas harus lebih berpihak kepada daerah. 
 
“Pemerintah Kabupaten Sumenep sudah sejak lama menyampaikan tentang DBH bisa berpihak kepada daerah. itu sudah kami sampaikan,” kata Fauzi saat menghadiri acara Gala Dinner Masa Kejayaan di Keraton Sumenep, Selasa, 20 Desember 2022. 

-?

- - - -
Dalam kritiknya, Fauzi Ingin DBH migas yang diterima Kabupaten Sumenep nilainya lebih besar. Peningkatan anggaran yang diperjuangkan Fauzi dilakukan untuk kepentingan masyarakat. 
 
“Saya berharap, dan menjadi harapan kita, bagaimana DBH bisa lebih besar. Karenanya harus ada aturan yang diubah, tapi itu kewenangan pemerintah pusat,” ungkap tokoh muda Madura itu. 
 
Fauzi berharap ada aturan yang diubah demi mengakomodasi kepentingan masyarakat. “Kami berharap DBH migas ke depan, lebih baik lagi dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Kami telah sampaikan secara baik. sehingga ada keberpihakan kepada daerah. Jadi daerah bisa melakukan yang terbaik untuk masyarakat,” kata Fauzi. 
 
Di sisi lain, Fauzi memastikan, Pemerintah Kabupaten Sumenep tetap patuh pada aturan pemerintah, juga undang-undang yang berlaku. 
 
Kendati demikian, Fauzi memastikan akan terus memperjuangkan kepentingan masyarakat. “Pemerintah Kabupaten Sumenep tentu punya harapan, agar apa yang kita perjuangkan terkait DBH migas ini, kembali kepada masyarakat, kembali kepada rakyat,” tuturnya.
 

(ALB)