Pemerintah mengaku bakal melakukan pendekatan lebih tegas menghadapi aksi kekerasan di wilayah Papua yang semakin meningkat belakangan ini. Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengakui, kebijakan ini dilakukan sebagai respon permintaan banyak pihak yang meminta ketegasan pemerintah dalam menangani pelaku kekerasan di wilayah tesebut.

“Karena banyaknya masih adanya kekerasan-kekerasan yg dilakukan pihak KKB, mungkin ada langkah-langkah yg lebih tegas lagi di dalam menghadapi (mereka),” katanya usai Rapat Pleno III KNEKS 2022 di Istana Wapres, Selasa.

Menurut Ma’ruf, perlunya aksi tegas tersebut memang disuarakan oleh banyak pihak untuk menjaga dan melindungi masyarakat di Papua. Walaupun aksinya sudah banyak, Ma’ruf mengklaim kekerasan di Papua hanya dilakukan sekelompok kecil saja. “Tetapi memang harus dihadapi dengan lebih tegas lagi,” ujarnya.

Ma’ruf kembali mengklaim bahwa kekerasan di Papua hanya terjadi di wilayah tertentu saja. Sementara wilayah lain dinilai masih dalam kondisi yang relatif kondusif dan aman. “Saya selama 5 hari berputar-putar dari Jayapura, Merauke, Timika, dan Kaimana, sampai ke Biak. Bahkan mereka minta tambah provinsi baru lagi,” ungkapnya.

Walaupun lebih tegas, ungkap Ma’ruf, pemerintah tetap menggunakan pendekatan yang humanis dalam menyelesaikan persoalan di Papua. “Kita memang tetap melakukan pendekatan yang humanis, membangun melalui pendekatan teritorial dengan penegakan hukum,” pungkasnya. (OL-12)