Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan pendapatan negara tercatat Rp2.479,9 triliun, lebih rendah dari belanja negara yang mencapai Rp2.717,6 triliun, hingga 14 Desember 2022.

"Artinya, secara keseluruhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah defisit Rp237 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (20/12/2022).

Baca Juga: Pesan Sri Mulyani Hadapi Gejolak Perekonomian Global, Tetap Waspada Kalau...

Sri Mulyani menyampaikan, total belanja kementerian dan lembaga (K/L) mencapai Rp954,4 triliun atau 87,5% terhadap APBN.

"Ini bahkan sudah melewati anggaran awal yang kita berikan kepada seluruh kementerian dan lembaga," ungkap Sri Mulyani.

Menurutnya, realisasi pendapatan negara bisa lebih rendah dibandingkan belanja negara ini dikarenakan sepanjang 2022, pemerintah memberikan berbagai anggaran tambahan untuk membantu masyarakat.

"Mulai dari bansos dan belanja-belanja lain yang waktu itu bertujuan untuk mendukung stabilitas harga dan membantu menjaga daya beli masyarakat," papar Sri Mulyani.

Baca Juga: Jika Nasib Proyek Jokowi Termasuk IKN Berada Ditangannya Nanti, Anies Baswedan: Lihat Aja Jakarta

Sedangkan, belanja di luar kementerian atau lembaga mencapai Rp1.013,5 triliun atau 74,7% dari total belanja APBN.

Sri Mulyani mengatakan, mayoritas belanja non K/L ini digunakan untuk subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.

Sementara, sebagian lagi, ia sebut digunakan untuk pembayaran pensiun untuk pensiunan pegawai negeri sipil (PNS), termasuk pembayaran tunjangan lainnya.

Baca Juga: Presidensi G20 Bakal Dipegang India, Sri Mulyani Sebut Berbagai Prioritas RI Akan Dilanjut

"Jadi mayoritas atau lebih dari separuhnya itu adalah untuk rakyat dan langsung diterima baik dalam bentuk subsidi maupun kompensasi," tegasnya.

Sri Mulyani menilai, sepanjang 2022, APBN telah bekerja luar biasa dalam menjaga perekonomian dan masyarakat tanah air dari guncangan-guncangan dunia yang luar biasa.

Baca Juga: IKN Dinilai Cuma Angan-angan Belaka, Kinerja Menterinya Jokowi Disorot Tajam: Lebih Banyak Candanya!

"Sehingga, momentum pemulihan tetap terjaga, daya beli masyarakat tetap terpelihara, serta masyarakat yang paling rentan diberikan bantalan sosial," tandasnya.

Baca Juga: OJK Optimistis Bisnis Fintech Terus Tumbuh Di Tengah Ancaman Resesi 2023