PRFMNEWS - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, libur Natal dan Tahun Baru kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Pasalnya, pergerakan mobilitas tidak dibatasi pada tahun ini.

Kemenhub melalui Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan memprediksi sebanyak 44,17 juta orang akan bepergian pada masa libur Nataru.

Namun kasus Covid-19 yang meningkat dalam beberapa minggu terakhir harus menjadi perhatian khusus.

Baca Juga: 1,3 Juta Wisatawan Diprediksi Berkunjung ke Kota Bandung Saat Libur Nataru, Satpol PP Siagakan Personelnya

Maka dari itu, Kementerian Perhubungan menggelar Pos Koordinasi (Posko) Angkutan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 untuk menjaga kelancaran pergerakan masyarakat di masa libur Natal dan Tahun Baru.

Posko ini bertujuan untuk melakukan pemantauan dan pengendalian transportasi, serta meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan terkait, sehingga penyelenggaraannya dapat berjalan dengan selamat, aman, nyaman dan sehat.

"Untuk itu saya minta pelaksanaan Nataru ini dapat dikelola dengan baik, agar penyelenggaraanya selain memperhatikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan, juga tetap mengedepankan aspek kesehatan," ujar Budi dalam keteranganya yang dikutip Rabu 21 Desember 2022.

Baca Juga: Persiapan Bandung Sambut Libur Nataru, Antisipasi Covid-19 Hingga Petugas Siaga 24 Jam

Menhub meminta kepada jajarannya beserta pemangku kepentingan terkait agar memanfaatkan posko ini dengan baik, dan saling bersinergi dan berkolaborasi secara aktif dan responsif dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan angkutan nataru.

Posko Angkutan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 akan dilaksanakan mulai tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan 3 Januari 2023 dan akan ditutup pada 4 Januari 2023.

Baca Juga: Jelang Nataru, Jasa Marga Prediksi Jumlah Kendaraan yang Keluar dari Jabodetabek Hingga Puncak Arus Mudik

Posko Angkutan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 bertempat di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan Gedung Cipta Lantai 7, Jalan Medan Merdeka Barat No 8 Jakarta Pusat. Selain di kantor pusat Kementerian Perhubungan, Pos Pelayanan dan Pos Monitoring juga tersebar di simpul-simpul transportasi di sejumlah daerah.***