FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Operasi tangkap tangan (OTT) yang kerap dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam rangka penindakan tindak pidana korupsi, dipandang kurang nyama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut menilai, OTT yang dilakukan KPK selama ini kurang efektif dalam memberantas korupsi di tanah air. Akibatnya, citra Indonesia justru menjadi rusak akibat hal itu.

Pernyataan itu juga disampaikan Luhut dihadapan Pimpinan KPK, di antaranya Ketua KPK Firli Bahuri serta dua Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Nurul Ghufron.

“Kita nggak usah bicara tinggi-tinggi lah, OTT-OTT itu kan nggak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget,” kata Luhut dalam acara Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Aksi Pencegahan Korupsi 2023 – 2024 dengan tema ‘Digitalisasi Untuk Cegah Korupsi’ di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa (20/12).

Luhut mengungkapkan, aksi pencegahan dinilai bisa mengurangi praktik korupsi di Tanah Air. Menurutnya, kementerian/lembaga bisa menggunakan e-katalog untuk melakukan belanja kebutuhan.

Politikus senior Partai Golkar ini lantas mengapresiasi kinerja Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan. Menurutnya, kinerja pencegahan korupsi perlu di kedepankan, khususnya dalam menarik investor masuk ke Indonesia.

“Jadi, Bapak Ibu sekalian dampaknya itu super besar. Jadi, kalau negeri ini mau maju, sebenarnya (korupsi) itu saja kita beresin,” ungkap Luhut.

Luhut lantas bercerita dirinya sempat diundang untuk diwawancarai salah satu media di London, Inggris. Dalam kesempatan itu, kata Luhut, Indonesia dipuji karena berhasil menyelenggarakan KTT G20 di Bali pada November 2022 lalu.

“Saya baru dari London kemarin Bapak/Ibu. Setelah KTT G20 untuk menindaklanjuti itu. Semua orang memuji kita, saya sampai diundang bicara live di Bloomberg TV,” ucap Luhut.

Menurut Luhut, Indonesia memiliki empat pilar dalam pembangunan. Dia menyebut, dari keempat yang disampaikan itu, digitalisasi merupakan kunci kemajuan bangsa.

“Saya jelaskan mengenai Indonesia. Saya bilang ada empat pilar kami. Satu efisiensi, efisiensi apa digitalisasi. Kedua hilirisasi, yang ketiga dana desa, itu saya jelaskan kepada mereka. Tapi dua pertama tadi itu kunci Bapak/Ibu sekalian,” tegas Luhut.

Luhut pun meminta KPK tidak selalu melakukan tangkap tangan. Terlebih ke depan, setiap regulasi menggunakan digitalisasi, yang salah satunya juga mencegah praktik korupsi.

“KPK jangan pula sedikit-sedikit tangkap-tangkap, ya lihat-lihat lah. Tapi, kalau digitalisasi ini sudah jalan, menurut saya nggak bisa lagi main-main,” pungkas Luhut. (jpg/fajar)