Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pemekaran wilayah Papua. Kini, Papua Barat Daya menjadi provinsi ke-38 di Indonesia.

Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama menilai pembentukan provinsi Papua Barat Daya sangat strategis untuk dilakukan karena bisa mendorong perekonomian yang lebih maju.

"Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya sangat strategis untuk dilakukan karena bisa mendorong agar wilayah tersebut bisa lebih maju, baik ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta indeks pembangunan manusia yang semakin baik," kata Haris, seperti dikutip Antara, Minggu (18/12).

Haris mengatakan bahwa pengalaman empiris telah menunjukkan pemekaran wilayah bisa membawa perubahan yang signifikan terhadap kemajuan suatu wilayah.

Lebih lanjut, Ketum DPP KNPI ini juga mengatakan bahwa penting untuk memperhatikan aspirasi masyarakat Papua secara umum dalam pembentukan provinsi baru. Sebab, aspirasi masyarakat Papua secara umum penting untuk mendorong berbagai kemajuan yang semakin baik.

"Saya sepakat bahwa pembentukan provinsi baru tersebut tetap harus memperhatikan aspirasi masyarakat Papua secara umum untuk mendorong berbagai kemajuan yang semakin baik," kata Haris.

Ketika DPP KNPI menggelar Rapat Pleno 4 pada tanggal 4 Desember 2022 di Jakarta, KNPI telah memutuskan mengenai Pembentukan DPD KNPI Pemekaran Daerah/Wilayah baru, sesuai dengan Peraturan Organisasi Nomor 8 tentang pembentukan DPD KNPI Pemekaran Daerah/Wilayah.

Dengan demikian, di bawah Jois Kambu sebagai ketua dan Carstensz Inigo Ortens Malibela sebagai sekretaris dalam Kepengurusan Karetaker DPD KNPI Provinsi Papua Barat Daya, terdapat sejumlah tugas yang harus dilaksanakan.

Adapun tugas-tugas yang dimaksud adalah mempersiapkan dan melaksanakan Musyawarah Provinsi I Pemuda/KNPI Provinsi Papua Barat Daya, melakukan verifikasi keberadaan organisasi kemasyarakatan pemuda tingkat Provinsi Papua Barat Daya sebagai acuan kepesertaan OKP dalam pelaksanaan Musyawarah Provinsi I Pemuda/KNPI Provinsi Papua Barat Daya.

Selanjutnya, kepengurusan karetaker DPD KNPI Provinsi Papua Barat Daya juga diberikan wewenang untuk mempersiapkan pembentukan DPP KNPI kabupaten/kota se-provinsi Papua Barat Daya, serta mengerahkan kepengurusan tersebut setelah melaksanakan Musda I Pemuda/KNPI Provinsi Papua Barat Daya.

Tugas berikutnya adalah mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Provinsi I Pemuda/KNPI Provinsi Papua Barat Daya.

"Kepengurusan karetaker DPD KNPI Provinsi Papua Barat Daya harus senantiasa mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan DPP KNPI, dalam hal ini sehari-harinya melalui Bidang Koordinasi Organisasi DPP KNPI," kata Haris.
Oleh : Putu Indah Savitri