FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik Gigin Praginanto, angkat suara soal wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden kembali berembus.

Wacana tersebut semakin lama kian liar. Bahkan, anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman menyebutkan bakal ada kemungkinan munculnya dekrit penundaan pemilu pada tahun 2024.

"Jangan-jangan disusul dengan Dekrit pembubaran parlemen, Dekrit pembubaran Partai, Dekrit Pilpres lewat MPR, Dekrit larangan Pilkada langsung. Akhirnya jadi rezim Dekrat Dekrit melulu," ujar Gigin dikutip dari unggahan twitternya, @giginpraginanto (20/12/2022).

Sebelumnya juga, Bamsoet menyebutkan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang perlu dihitung kembali. Sebab kata dia, akan ada banyak potensi masalah di balik penyelenggaraan Pemilu 2024.

Selain Bamsoet, Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti juga menggaungkan wacana menambah masa jabatan Presiden Joko Widodo.

La Nyalla menyebut, pihaknya meminta periode jabatan Jokowi ditambah selama proses addendum UUD 1945 berlangsung demi mengembalikan konstitusi Indonesia ke jalur yang benar.

(Muhsin/fajar)