PRFMNEWS - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto menyebut bahwa pelaksanaan Program Kartu Prakerja dengan Skema Normal akan dimulai di Triwulan I tahun 2023.

Meski demikian, persiapan pelaksanaan Program Kartu Prakerja sudah mulai dijalankan pada akhir tahun ini, dengan Skema Normal yang ditargetkan akan menjangkau 1 juta penerima.

Skema Normal merupakan skema program Kartu Prakerja yang lebih memfokuskan bantuan untuk meningkatkan skill dan produktivitas angkatan kerja, berupa bantuan biaya pelatihan secara langsung kepada peserta dan juga insentif usai menyelesaikan pelatihan, dengan ragam pelatihan skilling, reskilling, dan upskilling.

Baca Juga: Pengisian Alamat Saat Daftar Akun Prakerja Sering Salah? Perhatikan Beberapa Hal Ini Agar Berhasil Mendaftar

"Dengan Skema Normal ini, metode pelatihan akan dilakukan secara offline, online, dan hybrid serta insentif yang diberikan dengan dilakukan penyesuaian," kata Airlangga dikutip dari Kominfo pada Selasa, 20 Desember 2022.

Seiring dengan mulai pulihnya pandemi Covid-19 yang akan menjadi endemi, Komite Cipta Kerja diharapkan segera menjalankan Skema Normal dengan pelatihan offline yang merupakan desain awal Program Kartu Prakerja. 

Baca Juga: Bantuan Sosial Banyak Meleset, Kartu Prakerja Dinilai Tidak Tepat Sasaran

Dalam menyiapkan Skema Normal, Perubahan Kedua Peraturan Presiden terkait Kartu Prakerja telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2022. Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai peraturan pelaksanaan juga telah ditetapkan melalui Permenko Nomor 17 Tahun 2022.

Inklusifitas Program Kartu Prakerja yang menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilannya. Pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan program ini juga sejalan dengan kondisi pandemi yang sedang dihadapi.

Baca Juga: Sudah Ikuti Pelatihan Prakerja Tapi Insentif Belum Cair? Bisa Jadi Gara-gara Ini Penyebabnya

Perlu diketahui, adapun program tersebut telah menjangkau sekitar 3% penyandang disabilitas, 2,9% Pekerja Migran Indonesia, 47,59% penerima dari 212 Kabupaten/Kota lokus prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem tahun 2020-2022, 19% berpendidikan SD atau sederajat, dan 49% perempuan. Di tahun 2022, sedikitnya sekitar Rp8,72 triliun insentif telah disalurkan.

"Dari kuota yang diberikan ke daerah-daerah itu bisa terisi, dengan demikian sifat inklusif kartu prakerja menjadi tinggi. 212 kabupaten/kota diantaranya merupakan daerah miskin, sehingga target menjangkau banyak pihak dengan teknologi digital itu bisa diwujudkan,” ungkapnya.***