AYOBOGOR.COM -- Pemerintah Kota atau Pemkot Bogor melakukan upaya percepatan Open Defecation Free (ODF), yang berarti bebas buang air besar atau sembarangan. Upaya ini dilakukan dengan gerakan stop BAB sembarangan.

Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofiah mengatakan, dalam membangun kolaborasi pentahelix percepatan ODF, ada lima poin yang terlibat.

Pertama, keberadaan pemerintah bersama dinas, BUMD dan lintas instansi. Selanjutnya pengusaha atau sektor usaha. Kemudian perguruan tinggi dan akademisi riset dan sebagainya. Dan yang terakhir, pers dan keterlibatan masyarakat luar dari berbagai kalangan dan organisasi.

Baca Juga: BLT Subsidi Upah Diperpanjang Lagi Hingga 27 Desember, Cairkan Segera Cukup Pakai NIK KTP Lansung Cair!

“Ke depan misi yang akan dicapai Kota Bogor harus menjadi kota cerdas, kota yang sehat dan kota sejahtera. Tiga kunci ini harus diwujudkan dalam kolaborasi,” kata Syarifah dilansir dari Republika.co.id.

Pemkot Bogor berusaha serius dalam menjalankan terobosan percepatan ODF ini. Sebab, rendahnya sanitasi di suatu wilayah akan berada lurus dengan kasus stunting. Dimana wilayah yang memiliki sanitasi rendah juga menjadi kantong-kantong dari stunting.

“Mudah-mudahan bapak ibu (pengusaha) bisa terketuk untuk ikut menyelesaikan persoalan-persoalan ODF ini bersama kami. Kita harapkan bersama-sama karena di perusahaan itu ada CSR, ada tanggung jawab sosial lingkungan. Kami harap bisa menggunakan jatah itu untuk menangani ODF,” katanya.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kota Bogor, Rudy Mashudi mengatakan, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kota Bogor berada di urutan kelima nasional. Namun dalam capaian ODF, Kota Bogor berada di urutan ke 27 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat pada triwulan kedua.

Baca Juga: IHSG Selasa 20 Desember 2022 Melemah, Berikut Deretan Saham Layak Beli

Pemkot Bogor pun terus bergerak dalam upaya percepatan ODF dan berhasil mendeklarasikan dua kelurahan ODF atau bebas buang air besar sembarangan. Salah satu upayanya adalah sinergi dan kolaborasi di internal pemerintah dan antara pemerintah dan pemangku kepentingan yang lain.

"Data ini menunjukan bahwa Bogor harus melakukan lompatan-lompatan besar agar ODF bisa ditangani,” katanya. Ia berharap dengan adanya kegiatan ini semua bisa berkolaborasi dan bersinergi dalam mewujudkan ODF Kota Bogor 2023-2024.