Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memimpin rapat pleno Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Tahun 2022. Rapat tersebut untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah sepanjang 2022 dan langkah-langkah percepatan ke depan.
 
"Rapat pleno kali ini sekaligus menegaskan semangat dan itikad kita untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia menjadi produsen halal terkemuka dunia. Kalau dahulu itu kita untuk langkah-langkah lebih cepat sekarang ini mewujudkan (hasil percepatan ekonomi keuangan syariah)," ujar Ma'ruf mengawali rapat pleno KNEKS Tahun 2022, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Desember 2022. 
 
Ma'ruf ingin mendengarkan laporan dari sejumlah kementerian dan lembaga ihwal kemajuan pengembangan ekonomi keungan syariah. Termasuk, kendala dan langkah-langkah yang diperlukan agar target tercapai. 

-?

- - - -
"Saya minta Menteri Keuangan (Sri Mulyani) selaku Sekretaris KNEKS dapat memaparkan laporannya secara umum, dilanjutkan dengan laporan capaian utama dan perkembangan Program Kerja KNEKS dari Plt Direktur Eksekutif KNEKS (Taufik Hidayat)," pinta Ma'ruf. 
 
Wapres juga meminta Sri Mulyani menjadi moderator dalam rapat tersebut. Selain itu, Ma'ruf mengingatkan terkait pengembangan industri halal dan optimalisasi kawasan industri terkait pada rapat pleno KNEKS 20 Mei 2022.
 
Lalu, penyusunan data ekonomi syariah, penguatan proses bisnis sertifikasi halal, percepatan sertifikasi halal usaha mikro dan kecil (UMK), akselerasi pengembangan bisnis syariah, dan pembentukan Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah (KDEKS). Ia mendorong tugas tersebut dapat dikerjakan secara bersama.
 
"Oleh karena itu, kita harus bekerja sama dan bekerja lebih cepat mendukung penuh program-program yang sudah dirancang," jelasnya.
 
Hadir dalam rapat tersebut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menkoparekraf) Sandiga Uno, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan sejumlah pihak terkait.
 

(ADN)