Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tak ragu untuk memberikan peringatan jika adanya politik identitas, politik SARA, dan hoaks dalam pemilu 2024.

Hal ini disampaikan Jokowi pada acara Konsolidasi Nasional Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (17/12/2022).

“Kita tidak bisa bersantai-santai dengan politik identitas, politisasi agama, politik SARA, jangan berikan ruang apapun kepada ini. Ini sangat berbahaya sekali. Ini bisa menjadi peluang pihak lain untuk memecah belah keutuhan negara kita, keutuhan kita sebagai sebuah bangsa,” kata Jokowi, dikutip pada Ahad (18/12/2022).

Baca Juga: Karena Kasihan Surya Paloh Deklarasikan Anies, Ruhut Sitompul: Pendukungnya Buat Dia Hancur!

Jokowi pun menyambut baik rencana Ketua Bawaslu Rahmat Bagja yang akan meningkatkan pengawasan pemilu di media sosial. 

Menurut Jokowi, saat ini persoalan terkait pemilu sering dimulai dari media sosial yang menyebarkan isu dan membuat situasi menjadi panas di masyarakat.

“Oleh sebab itu, saya setuju sekali tadi Pak Ketua Bawaslu menyampaikan itu. Di dalam dunia nyata enggak ada apa-apa, ini dari mana kok ribut isu ini, medsos pasti enggak ada yang lain,” lanjutnya.

Menurut Jokowi, Bawaslu dan KPU harus membuat aturan yang jelas, rinci, dan efekftif. Sehingga tidak menimbulkan banyak tafsir. Dengan demikian, peringatan yang diberikan oleh Bawaslu pun juga menjadi jelas.

Baca Juga: Karena Kasihan Surya Paloh Deklarasikan Anies, Ruhut Sitompul: Pendukungnya Buat Dia Hancur!

“Aturannya jangan banyak tafsir, apa sih, buat aturan yang gamblang, yang jelas. Sehingga kalau berikan peringatan juga jelas. Kamu salah karena ini, jangan ditafsir yang aneh-aneh,” tegas dia.

Baca Juga: Kemarin Membela, Kini PDIP Kritik Keras Kepemimpinan Heru Budi di DKI Jakarta: Selalu Menimbulkan Kegaduhan

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Republika. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Republika.

Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty