Pemda diminta membantu Bawaslu dalam mengantisipasi kerawanan pemilu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mendorong Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melakukan pemetaan potensi kerawanan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Khususnya, di daerah-daerah yang disebut memiliki peluang terjadinya pelanggaran.

"Itu saya kira menjadi langkah kita bersama untuk melakukan mitigasi, baik mengenai penyelenggaraan pemilunya, partisipasinya, terkait dengan keamanan, terkait dengan tensi politik, dan seterusnya yang memerlukan antisipasi dari kita semua," ujar Rifqi saat dihubungi, Senin (19/12/2022).

Bawaslu harus dapat membedah dan memetakan secara lebih terperinci daerah-daerah yang disebut rawan terjadinya pelanggaran. Baik dari segi keamanan hingga tensi politik di daerah-daerah tersebut.

"Hal-hal itu tentu tak bisa diselesaikan oleh para penyelenggara pemilu saja, tetapi juga harus melibatkan multi-stakeholders, terutama adalah aparat penegak hukum, kepolisian tentu juga dibantu dengan TNI," ujar Rifqi.

Pemerintah daerah juga harus menjadi pihak yang ikut membantu Bawaslu dalam mengantisipasi kerawanan tersebut. Mengingat pada 2024, akan diselenggarakan secara serentak pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah.

"Semua itu tentu harus dilakukan mitigasi, Komisi II DPR RI akan sangat serius melakukan fungsi pengawasan kepada seluruh penyelenggara pemilu," ujar Rifqi.

"Termasuk kepada pemerintah agar kemudian indeks kerawanan pemilu yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu ini menjadi awareness bagi kita bersama, menjadi alarm dini bagi kita menghindari kerawanan tersebut," kata politikus PDIP itu.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menggelar Konsolidasi Nasional yang mengangkat tema "Memantapkan Kinerja dan Soliditas Jajaran Pengawas Pemilu" di Hotel Bidakara, Jakarta. Acara tersebut turut dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam pidatonya, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, tantangan lembaganya ke depan adalah menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kendati disebutnya tantangan, ia mengingatkan pesan Jokowi kepada jajarannya.

"Pada saat kami konsultasi kepada Bapak Presiden, mengingatkan kepada teman-teman semua, jajaran Bawaslu, bahwa Bawaslu harus selalu tegas dan tegak dalam menegakkan peraturan perundang-undangan," ujar Bagja, Sabtu (17/12/2022).

Ia menyadari tantangan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 sangatlah berat. Namun, seluruh jajarannya dipastikan siap mengawasi pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.

"Ini menandakan bahwa demokrasi kita akan sejalan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ujar Bagja.