Sikap itu disampaikan Sudirman dalam acara diskusi yang digagas Lembaga Survei KedaiKOPI, Ngopi dari Seberang Istana, Jakarta Pusat, Minggu (18/12).

Sudirman yang kini menjabat sebagai Sekjen PMI menuturkan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo tidak patut menggelontorkan wacana yang dapat memicu emosi rakyat.

"Ketua MPR mengatakan ini kan sekadar memancing pemikiran. Ya memang tidak melanggar hukum. Tapi apakah patut menyatakan begitu?” tegas Sudirman.

Menurutnya, dengan pernyataan dari elite yang mewacanakan pemilu perlu dikaji ulang akan membuat masyarakat bingung dalam menentukan pilihannya.

Dengan adanya pernyataan yang dilontarkan Bamsoet tersebut, fokus masyarakat akan terbelah. Meskipun dari segi hukum pernyataan tersebut tidak ada pelanggaran, tapi secara etika berpolitik dinilai kurang elegan.

"Di elite, perilakunya meresahkan. Nanti kita tanya secara hukum apakah boleh? mungkin boleh. Tapi apakah patut? itu pertanyaan kta,” ucapnya.

Dia menambahkan para elite politik dan pejabat tinggi negara perlu mengontrol etika mereka dengan tidak berperilaku legalistik yang dapat mengubah hukum sesuai kemauannya.

"Ada bahaya besar kalau pejabat publik atau pemimpin publik, para publik figur atau orang-orang yang punya pengaruh besar itu hidup dengan cara legalistik,” katanya.

"Mengapa? Karena, kalau orang pada top manajemen manapun, dia bupati, walikota, menteri, presiden, ketua MPR, berpikir legalistik maka dia bisa membuat hukum untuk dirinya sendiri,” tutupnya.