Merdeka.com - Ketua DPP PPP Achmad Baidowi meminta KPU di daerah yang mengungkap dugaan kecurangan verifikasi faktual membuka kebenarannya. Harus dibuka jelas informasi KPU daerah mana yang diminta meloloskan partai tertentu.

"Nah, tinggal KPU, KPU daerah itu kalau benar ya, tapi kan tidak ada, baru hanya seseorang yang mengatasnamakan KPU KPU daerah, tapi siapa KPU-nya, KPU di mana, kapan kejadiannya, itu tidak diungkap, hanya ya psywar di media, itu tidak boleh," ujar Awiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/12).

KPU daerah harus mengungkap detil peristiwa dugaan terjadinya kecurangan verifikasi faktual tersebut. Kata Awiek, sampai saat ini belum ada kronologi yang lengkap.

"Harusnya misalkan KPU ini, si a jam sekian hari ini menerima teror dari si b dari KPU RI misalnya, itu begitu kan enggak ada kronologi itu, hanya disampaikan bahwa ini ada somasi dari KPU daerah," ujar dia.

Menurut Awiek harus ada upaya pembuktian dugaan kecurangan tersebut. Sementara KPU RI sebagai pihak tertuduh harus juga melakukan pembelaan dan klarifikasi ke publik.

"KPU daerah yang mana, di mana kejadiannya, itu kan enggak ada, ya saya kira teman-teman itu juga punya hak untuk membuktikan, termasuk juga KPU juga punya hak untuk melakukan pembelaan," kata dia.

2 dari 3 halaman

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari angkat suara terkait adanya dugaan kecurangan manipulasi hasil data verifikasi faktual di beberapa daerah. Dia menegaskan, anggota KPU daerah telah melakukan verifikasi faktual sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Selama yang saya tahu ya, yang saya lakukan selama ini ketika memberikan arahan, memberikan instruksi kepada temen-teman KPU provinsi kabupaten/kota yang pertama yaitu melakukan verifikasi faktual sesuai aturan, sesuai dengan standar operating procedure (SOP)," katanya di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (13/12).

Dia menjelaskan, sebagai lembaga pelayanan pihaknya telah memenuhi semua kebutuhan baik untuk pemilih maupun untuk partai politik yang akan menjadi peserta pemilu 2024 nantinya.

"Kami sampaikan juga kepada KPU kabupaten/kota bahwa sebisa mungkin asas perlakuan setara KPU kepada parpol diterapkan sehingga tidak ada pilih kasih, menguntungkan atau rugikan partai tertentu. Ini juga supaya tidak ada perlakuan yang diskriminatif atau dianggap untungkan parpol tertentu," jelasnya.

3 dari 3 halaman

Lebih lanjut, Hasyim menerangkan, pihaknya bakal menginvestigasi dugaan intimidasi saat proses verifikasi faktual tiga partai politik oleh KPU di daerah. Intimidasi disebut untuk membuat KPU daerah meloloskan tiga partai dalam proses verifikasi tersebut.

"Ada mekanisme pengawasan internal, ada Divisi Hukum dan Pengawasan, dan juga kami ada Inspektorat. Kalau ada laporan seperti ini, nanti kami akan siapkan untuk menelusuri data yang berkembang di media tersebut," ujarnya.

Kendati demikian, dia tak menyebut kapan KPU mulai melakukan investigasi tersebut. Hasyim juga tak bisa memastikan apakah keputusan kelulusan parpol dalam verifikasi faktual dapat dianulir jika terbukti curang.

"Kami melihat perkembangan hasil investigasi inspeksi atau pemeriksaan dulu," imbuhnya. [gil]

Baca juga:
KPU Didesak Buat Klarifikasi soal Tuduhan Kecurangan Verifikasi Parpol
PDIP Jawab Tudingan Partai Ummat: Enggak Ada Permainan Rezim
INFOGRAFIS: Daftar 17 Partai Politik Peserta Pemilu 2024
Dapat Nomor Urut 5, NasDem Harap KPU Tetap Jaga Independensi di Pemilu 2024
Nomor Urut 12, Zulkifli Hasan: PAN Siap Ikut Pemilu 2024, Jaga Amanah Rakyat